Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Minggu, 27 Mei 2018 | 04:24 WIB
 

Ombudsman Ungkap Ada Permasalahan Pengawasan TKA

Oleh : Agus Irawan | Kamis, 26 April 2018 | 22:43 WIB
Ombudsman Ungkap Ada Permasalahan Pengawasan TKA
Komisioner Ombudsman RI, Laode Ida - (Foto: Istimewa)

INILAHCOM, Jakarta - Komisioner Ombudsman RI, Laode Ida mengatakan pihaknya menemukan adanya permasalahan dalam penempatan tenaga kerja asing (TKA) di Indonesia. Temuan tersebut berdasarkan investigasi yang dilakukan Ombudsman.

"Banyak di dalam ketenagakerjaan di Indonesia, khususnya TKA yang masih tidak jelas statusnya kerjanya," kata Laode, Kamis (26/4/2018).

Dia menjelaskan ada empat hasil temuan dalam investigasi tersebut. Pertama soal aturan implementasi, temuan kedua soal dokumentasi, ketiga administrasi, keempat temua lapangan dan temuan khusus.

Dari hasil telaah aturan banyak ditemukan potensi. Diantaranya pada perpanjangan rencana pengunaan tenaga kerja asing (RPTKA), pada permohonan dan perpanjang izin menggunakan tenaga kerja asing (IMTA), pada perubahan Permenter Nomor 16 Tahun 2015 menjadi Permenaker 35 Tahun 2015, dan Penerbitan Pepres No 21 Tahun 2016 tentang visa bebas kunjungan.

"Hasil temuan dokumentasi dan administrasi ada data resmi baik yang di keimigirasian maupun di ketenagakerjaan tidak sesuai dengan fakta di lapangan," ucapnya.

Kata dia, ada kondisi di mana TKA khususnya dari Tiongkok tersebut begitu banyak sekali setiap hari masuk ke negara Indonesia. Sebagian besar dari mereka hanya buruh kasar.

Ia mengungkapkan, ada permasalahan dalam pengawasan TKA. Pemerintah khsususnya Tim Pengawas Orang Asing (PORA) tidak optimal melakukan pengawasan.
"Pengawasan di lapangan tidak optimal dan status dalam visa mereka dengan pekerjaan yang mereka lakukan tidak sesuai dengan di lapangan," sebutnya.

Sementara itu, dalam temuan khusus, Ombudsman menemukan tidak adanya penegakan terhadap pelanggaran penggunaan visa.

"Misalnya ada satu perusahaan dimana 500 TKA hanya mempunyai visa turis, tetapi faktanya mereka bekerja di Indonesia," pungkasnya.

Kemudian, tidak ada sanksi kepada perusahaan tersebut, padahal dalam UU Ketenagakerjaan harus diberikan sanksi bagi perusahaan yang melanggar.

Bahkan, masih ada TKA yang bekerja sebagai tenaga kasar. "Mereka ada yang bekerja sebagai sopir-sopir, untuk di wilayah Morowali saja ada 200 sopir angkutan tersebut di dalam perusahaan itu merupakan TKA, dan buruh kasar yang ada di mana-mana, sehingga lemahnya pengawasan terhadap TKA," tuturnya.

Dari temuan-temuan tersebut, pihaknya meminta agar instansi terkait, seperti Kepolisian, Kementerian Ketenagakerjaan, Kemenkum HAM khususnya Direktorat Jenderal Imigrasi, Kemendagri, serta Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) untuk menindaklanjuti temuan tersebut. [ton]

Komentar

 
Embed Widget

x