Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Jumat, 25 Mei 2018 | 17:41 WIB
 

Ombudsman Sebut Pengawasan TKA Masih Lemah

Oleh : Agus Irawan | Kamis, 26 April 2018 | 21:45 WIB
Ombudsman Sebut Pengawasan TKA Masih Lemah
Komisioner Ombudsman RI Laode Ida - (Foto: inilahcom)

INILAHCOM, Jakarta - Ombudsman RI merilis hasil investigasi terkait problematika penyelenggaraan pelayanan publik dalam penempatan dan pengawasan tenaga kerja asing (TKA) di Indonesia.

"Pengambilan data tersebut dilakukan pada bulan Juni-Desember 2017 di tujuh provinsi yakni, Sumatera Utara, DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Sulawesi Tenggara, Papu Barat dan Kepulauan Riau," kata Komisioner Ombudsman RI Laode Ida, Kamis (26/4/2018).

Dalam pasal 7 huruf d Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman, bahwa Ombudsman mempunyai hak untuk melakukan invstigasi atas prakasa sendiri terhadap dugaan maladmitrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik atas penempatan dan pengawasan tenaga kerja asing di Indonesia dengan memberikan saran kepada lembaga terkait.

Laode menjelaskan dalam investigasi tersebut, pihaknya menemukan permasalahan yang kurang maksimal terhadap pengawasan TKA di Indonesia oleh Tim Pengawas Orang Asing (Tim Pora) melalui penegakan hukum baik pemberian sanksi administratif kepada perusahaan yang melakukan pelanggaran, penyelidikan dan penyidikan tindak pidana dan pemulangan (deportasi) terhadap TKA.

"Kita melihat ada beberapa faktor yang menyebabkan belum maksimalnya pengawasan oleh Tim Pora, ketidaktegasan mereka kepada pelanggaran yang terjadi di lapangan," ucapnya.

Selain itu, kata dia, keterbatasan jumlah SDM pengawas, keterbatasan anggaran dan lemahnya koordinasi antar instansi pusat serta daerah yang menjadi faktor terjadinya banyak TKA ilegal di Indonesia.

Ombudsman juga menemukan beberapa permasalahan lainnya. Seperti TKA yang secara aktif bekerja tetapi masa berlaku izin memperpanjang tenaga asing (IMTA) telah habis dan tidak diperpanjang, perusahaan pemberi kerja kepada TKA yang tidak dapat dipastikan keberadaanya.

"TKA yang bekerja sebagai buruh kasar dan TKA yang menjadi WNI namun tidak memiliki izin kerja," tandasnya. [ton]

Komentar

 
Embed Widget

x