Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Jumat, 20 Juli 2018 | 02:36 WIB
 

Jokowi Ingin Investasi Dana Haji Dikelola Syariah

Oleh : Ahmad Farhan Faris | Kamis, 26 April 2018 | 18:27 WIB
Jokowi Ingin Investasi Dana Haji Dikelola Syariah
Presiden Joko Widodo (Jokowi) - (Foto: inilahcom)

INILAHCOM, Bogor - Menteri Agama, Lukman Hakim Saifuddin mengatakan ada beberapa hal yang dibahas dalam rapat terbatas dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait pengelolaan dana haji di Istana Kepresidenan Bogor, Kamis (26/4/2018).

"Intinya adalah membicarakan pengelolaan dana haji secara keseluruhan, tentu termasuk di dalamnya adalah penyelenggaraan haji tahun 2018 ini," kata Lukman.

Menurut dia, sempat dibahas bagaimana pemerintah bisa lebih mengefektifkan lagi untuk meningkatkan dana-dana haji yang agar bisa dikembangkan dalam rangka membantu tidak hanya jamaah haji tapi juga berbagai kepentingan umat Islam dan bangsa secara keseluruhan.

"Bapak Presiden intinya menekankan bahwa investasi itu selain harus betul-betul dilakukan dengan prinsip syariah, dilakukan dengan prinsip kehati-hatian, juga harus memilih yang betul-betul paling kecil resikonya dan kemudian bisa mendapatkan manfaat yang sebesar-besarnya," ujarnya.

Sementara Anggota Dewan Pelaksana BPKH (Badan Pengelolaan Keuangan Haji), Anggito Abimanyu menjelaskan tentu pada prinsipnya mendukung program-program Kementerian Agama dalam rangka peningkatan pelayanan ibadah haji.

"Nah, untuk program investasi ada dua," kata Anggito.

Pertama, kata dia, investasi di Arab Saudi dan investasi di Indonesia. Karena, ada masalah komposisi dari nilai tukar dimana penerimaan paling besar dalam rupiah sementara pengeluaran dalam mata asing.

Menurut dia, memang tadi menginginkan supaya BPKH menginvestasikan dananya untuk keperluan-keperluan yang memberikan nilai manfaat dalam bentuk ke mata uang asing.

"Kami sampaikan setuju bahwa 2019 kita akan melakukan investasi supaya biaya ibadah haji itu bisa lebih efisien dan jamaah itu lebih nyaman, dan seluruh kontrak-kontrak pemondokan itu lebih awal," ujarnya.

Namun, kata Anggito, pihaknya tentu mengikuti kebijakan dari Kementerian Agama mengenai perumahan, kebijakan mengenai katering dan lainnya.

"Yang jelas, kami siap dengan seluruh infrastruktur yang ada untuk mendukung program-program kebijakan Kemenag khususnya menyangkut investasi di Arab Saudi," jelas dia.

Kemudian, Anggito mengatakan untuk investasi di Indonesia sudah melakukan penandatanganan dengan PINA atau investasi non APBN (proyek infrastruktur non APBN) yang dipimpin Kepala Bappenas.

"Jadi Menteri Bappenas akan menyampaikan kepada kami daftar-daftar proyek investasi yang akan disampaikan, yang itu optimal dan aman serta menggunakan prinsip syariah," tandasnya. [ton]

Komentar

Embed Widget

x