Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Sabtu, 20 Oktober 2018 | 14:54 WIB

Pemerintah Dinilai Kurang Sosialisasi Perpres TKA

Rabu, 25 April 2018 | 23:11 WIB

Berita Terkait

Pemerintah Dinilai Kurang Sosialisasi Perpres TKA
Anggota Fraksi PPP DPR, Irgan Chaerul Mahfiz - (Foto: Istimewa)

INILAHCOM, Jakarta - Anggota Fraksi PPP DPR, Irgan Chaerul Mahfiz menilai munculnya polemik tentang Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 tentang penggunaan tenaga kerja asing (TKA) karena pemerintah tidak melakukan sosialisasi secara maksimal.

"Akibatnya, muncul kalau Perpres yang ditandatangani Presiden Joko Widodo (Jokowi) membuat semua level pekerjaan bisa diisi oleh tenaga kerja asing," kata Irgan, Rabu (25/4/2018).

Menurut dia, wajar saja jika masyarakat curiga kalau ada jutaan TKA khususnya dari Cina yang membanjiri semua lapangan pekerjaan yang ada di Indonesia. Harusnya, diterbitkannya Peraturan Presiden tersebut tidak mengganggu ketenangan masyarakat.

"Padahal ini lebih banyak ke penyederhanaan izin dari misalnya sebelum Perpers prosedur izin perlu 20 hari, kini menjadi enam hari," ujarnya.

Ia melihat saat ini masyarakat curiga dengan Perpers TKA ilegal yang ditemui di berbagai daerah, makanya pemerintah harus tegas mengawasi setiap warga negara asing yang masuk ke Indonesia.

"Jangan sampai WNA yang awalnya datang ke Indonesia dengan tujuan wisata memanfaatkan kemudahan bebas visa kemudian berubah menjadi pekerja ilegal. TKA legal pun juga harus diawasi agar bekerja sesuai sengan bidang dan waktu yang sudah ditentukan," jelasnya.

Ia mengatakan secara prinsip syarat penggunaan TKA tidak berubah signifikan hanya birokrasi perizinan saja yang disederhanakan, sehingga dengan disederhanakan prosedur itu diharap dapat meningkatkan investasi di berbagai sektor usaha.

"Pemerintah harus bisa menjelaskan kepada masyarakat berapa kebutuhan TKA dan pada level apa saja mereka akan bekerja," katanya.

Kemudian, Irgan meminta bagian Imigrasi juga supaya mengawasi secara ketat karena mereka bisa mengetahui jumlah WNA yang masuk dan keluar.

"Jangan sampai kecurigaan itu mendegradasi niat baik pemerintah meningkatkan iklim investasi dengan cara menyederhanakan prosedur izin TKA ini," tandasnya. [ton]

Komentar

Embed Widget
x