Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Minggu, 22 Juli 2018 | 02:33 WIB
 

Polri Diminta Kembalikan Kapal Yacht yang Disita

Oleh : Muhammad Yusuf Agam | Selasa, 17 April 2018 | 22:11 WIB
Polri Diminta Kembalikan Kapal Yacht yang Disita
(Foto: Istimewa)

INILAHCOM, Jakarta - Hakim Praperadilan Ratmoho mengabulkan permohonan Equanimity (Cayman) Ltd Islands atas penyitaan yacht di Bali. Ratmoho menyebut penyitaan yacht tidak sah, Bareskrim Polri diminta untuk segera mengembalikan yacht tersebut.

"Menimbang, hakim menilai termohon (Bareskrim Polri) tidak dapat membuktikan dalil sangkalannya. Memperhatikan ketentuan UU Nomor 1/2006. Mengadili, dalam eksepsi, menolak eksepsi yang diiajukan termohon. Dalam pokok perkara mengabulkan permohonan praperadilan yang diajukan oleh pemohon untuk sebagian," kata Ratmoho membacakan putusan praperadilan yang diajukan Equanimity, di Pengadilan Negeri Jaksel, Jakarta Selatan, Selasa (17/4/2018).

Dalam putusannya, Hakim Ratmoho membatalkan penyitaan Kapal tersebut oleh Polri. Ia pun memerintahkan Bareskrim Polri segera mengembalikan kapal mewah tersebut.

"Menyatakan sita terhadap kapal Equanimity terhadap pemohon berdasarkan surat perintah penyitaan tidak sah dan tidak berdasarkan hukum," ujarnya.

"Membatalkan surat perintah penyitaan, menghukum temohon untuk mengembalikan kapal yacht Equanimity kepada pemohon," sambung dia.

Ratmoho mengatakan seharusnya Polri melakukan penyitaan terhadap kapal tersebut atas seijin Kemenkum HAM dan mengikuti aturan UU Nomor 1/2006.

"Salah satu bukti surat yang diajukan dari FBI dari Kedutaan AS di Jakarta tentang permintaan melakukan operasi gabungan menyita kapal yang diburu seharusnya Polri hanya melajukan operasi gabungan saja. Isi surat tersebut dinyatakan kalau kapal Equanimity telah disita atas kerugian sipil di AS sehingga Polri telah melampaui kewenangannya dalam melakukan penyitaan tersebut karena yang diminta adalah untuk melakukan operasi gabungan, tetapi Polri malah melakukan perkara pidana sendiri dan berdasarkan KUHAP," jelas dia.

Sebelumnya, Permohonan praperadilan diajukan tim kuasa hukum Equanimity dalam sidang, Senin (9/4). Pihak pemohon memaparkan sejumlah alasan gugatan praperadilan terhadap penyitaan yacht berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor SP Sita/41/II/RES.2.3/2018/Dit Tipideksus tertanggal 26 Februari 2018 oleh Bareskrim Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus.

"Penyitaan yang dilakukan tidak sah karena melanggar prosedur penyitaan dalam UU Nomor 1/2006 (tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana)," kata kuasa hukum Equanimity, Andi F Simangungsong, membacakan permohonan praperadilan di PN Jaksel. [ton]

Komentar

x