Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Minggu, 22 April 2018 | 11:55 WIB
 

KPK Sebut PT NK Rugikan Negara Hingga Rp313 M

Oleh : Ivan Setyadhi | Jumat, 13 April 2018 | 20:21 WIB
KPK Sebut PT NK Rugikan Negara Hingga Rp313 M
Wakil Ketua KPK Laode M Syarif - (Foto: inilahcom)

INILAHCOM, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan PT Nindya Karya mendapat puluhan miliar rupiah dalam proyek pembangunan dermaga bongkar pada kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas Sabang, Aceh, tahun anggaran 2006-2011.

Atas tuduhan itu, KPK menjadikan perusahaan plat merah itu sebagai tersangka koorporasi.

"PT NK mendapat sekitar Rp44,68 miliar. KPK telah melakukan pemblokiran rekening terkait PT NK yang diduga menerima uang tersebut," kata Wakil Ketua KPK Laode M Syarif di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (13/4/2018).

Bersama-sama PT Tuah Sejati (TS), Nindya Karya diduga merugikan negara sekitar Rp313 miliar dari nilai proyek Rp793 miliar.

Syarif menyebut untuk PT TS mendapat keuntungan dalam proyek tersebut sebesar Rp49,9 miliar. Menurut Syarif, penyidik KPK telah menyita dua aset PT TS berupa SPBU dan SPBN senilai Rp12 miliar.

"Penyidik masih mengembangkan dan menelusuri sejumlah aset PT TS," ujarnya.

Penetapan dua korporasi ini merupakan pengembangan dari penyidikan terhadap empat tersangka sebelumnya.

Mereka di antaranya Heru Sulaksono selaku Kepala Cabang PT NK Cabang Sumatera Utara dam Nanggroe Aceh Darussalam merangkap kuasa Nindya Sejati Joint Operation. Heru telah divonis 15 tahun penjara dan denda Rp5 miliar subsider 1 tahun penjara serta membayar uang pengganti sebesar Rp23,1 miliar.

Kemudian Ramadhani Ismy selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) satuan kerja Pengembangan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang. Ramadhani divonis 6 tahun penjara dan denda Rp200 juta subsider 3 bulan penjara serta uang pengganti Rp3,2 miliar.

Selanjutnya, Mantan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Sabang (BPKS) Ruslan Abdul Gani, sekaligus Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) telah divonis 5 tahun penjara dan denda Rp200 juta serta uang pengganti Rp4,36 miliar.

Sementara itu, tersangka Teuku Syaiful Ahmad selaku Kepala BPKS 2006-2010 lantaran kondisi kesehatannya majelis hakim menyatakan unfit to trial. KPK pun melimpahkan berkasnya kepada Kejaksaan Agung untuk dilakukan gugatan perdata. [ton]

Komentar

 
Embed Widget

x