Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Jumat, 19 Oktober 2018 | 04:39 WIB

PSI Nilai Banyak Pihak 'Gagal Paham' Utang Negara

Oleh : Ajat M Fajar | Rabu, 11 April 2018 | 23:34 WIB

Berita Terkait

PSI Nilai Banyak Pihak 'Gagal Paham' Utang Negara
(Foto: inilahcom/ilustrasi)

INILAHCOM, Jakarta - Jubir PSI Bidang Ekonomi dan Bisnis, Rizal Calvary Marimbo menilai banyak pihak yang 'gagal paham' dalam menyikapi utang negara di pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Kesimpulan ini diperoleh setelah dirinya dan beberapa orang pengusaha yang tergabung dalam Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) saat berbincang-bincang dengan Jokowi beberapa waktu lalu.

"Kira-kira begini gambarannya: mereka yang bukan pengusaha, mungkin susah memahami pentingnya sebuah utang. Bagi pengusaha, utang adalah hal biasa. Sampai ada anekdok dikalangan pengusaha, bila belum berhutang, pasti Anda bukan pengusaha," Rizal dalam keterangan persnya, Rabu (11/4/2018).

Dia mengatakan, seorang pengusaha dipastikan akan memiliki hutang untuk bisa menunjang bisnis meraka agar bisa berkembang dan menghasilkan penghasilan besar.

"Tapi kalau Anda ingin ada terobosan, mengalami quantum leap dari sisi aset dan kekayaan dan kesejahteraan, jadilah pengusaha. Kalau sudah jadi pengusaha, mustahil dan mustahal Anda tidak berhutang," katanya.

Rizal mengumpamakan negara sebagai sebuah perusahaan yang dikelola oleh pemimpin dalam hal ini seorang Presiden.

Dalam mengelola tersebut tentunya pemimpin memiliki banyak pilihan untuk mengembangkan sumber daya untuk mensejahterakan warganya.

"Tolong carikan pengusaha sukses di muka planet bumi ini yang tidak berhutang diawalnya. Dan carikan juga negara besar dan kaya raya serta sejahtera yang tidak punya utang diawalnya. Seorang pengusaha meubel sukses sekelas Presiden Jokowi, pasti tahu apa itu berhutang, untuk apa utang itu, dan bagaimana kemampuan membayarnya. Istilah kata, jangan ajari ikan berenanglah. Percuma. Mosok Anda lebih percaya penyanyi bicara soal utang daripada Menteri Keuangan sekelas Sri Mulyani?
Dari hiruk-pikuk soal utang tampak sekali, banyak pihak gagal paham soal utang," ungkapnya.

Dia menilai banyaknya pihak yang tak memahami kondisi ini. Hal itu bisa dimaklumi karena saat ini sudah memasuki tahun politik

"Entah rasionalitasnya sudah dibungkus oleh motif politik dan kebencian teramat sangat. Nyinyiran soal utang pun tak ada topangan argumentasinya. Dalam dunia jurnalistik ibarat judul (bombastis) tanpa tubuh berita. Ada beberapa gagal paham soal utang ini," katanya.

Dia mengakui akumulasi utang terakhir dinilainya sangat besar, lalu dibandingkan dengan utang-utang masa lalu yang sangat kecil nonimalnya.

Namun yang paling parah adalah membandingkan nominal utang saat ini dengan nominal zaman Pak Harto dimana saat itu utang hanya Rp551,4 triliun. Tapi Produk Domestik Bruto (PDB) juga masih sangat kecil. Sebab itu, walau dilihat dari kaca mata saat ini utang warisan Orde Baru sangat kecil, tapi utang sekecil itu sudah cukup merontokan perekonomian nasional pada 1998.

"Kenapa? Sebab selain faktor krisis ekonomi global, kekuatan ekonomi nasional saat itu belum mampu menopang utang yang Anda lihat sedikit itu dari kaca mata saat ini," katanya.

Dia menjelaskan, walaupun utang saat itu tampak kecil nilainya, namun rasionya atas PDB sangat besar. Ditambah lagi profil utang dan pemberi utang kala itu sangat tidak sehat untuk negara kita.

Rasio utang saat Pak Harto lengser sebesar 57,7 persen dari PDB, dilanjutkan zaman Pak Habibie menjadi 85,4 persen atas PDB. Bandingkan dengan saat ini yang hanya 27 persen.

Sekedar pembanding, rasio utang tertinggi atas PDB pernah terjadi di masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur.

Nilai utang pemerintah saat itu sebesar Rp1.232,8 triliun dengan rasionya menjadi 88,7 persen terhadap PDB. Sudah sebesar 88,7 persen terhadap PDB, toh juga tidak seribut zaman Pak Jokowi yang hanya 27 persen atas PDB.

"Setelah masa itu, rasio utang pemerintah atas PDB mengalami tren penurunan. Sekali lagi saya tekankan tren. Kalau masih belum paham, apa itu tren, Anda sudah terlalu. Kata Bang Haji Roma," katanya.

Rizal membandingkan di zaman Jokowi utang benar-benar dipakai untuk membangun infrastruktur dan mempersatukan negeri ini.

Rezim ini telah membangun jalan baru sepanjang 2.623 kilometer (km). Pada 2015, terdapat 1.286 km jalan yang baru dibangun. Setahun kemudian, pemerintah membangun 559 km jalan. Dan 2017 telah dibangun 778 km jalan baru. Sehingga total jalan baru yang telah dibangun sepanjang 2.623 km. Tahun 2018, pemerintah menargetkan sepanjang 1.071 km jalan baru dan 1.120 km pada 2019 akan dibangun. Dengan demikian, diharapkan total pembangunan jalan baru di era Jokowi-JK mencapai 4.814 km.

"Guna mempercepat distribusi logistik dan menghidupan sentra-sentra ekonomi baru, pemerintahan Jokowi juga tidak lupa membangun jalan tol. Jalan tol bukan hanya fungsional bagi orang kaya atau orang punya mobil. Itu pandangan cetek. Jalan tol berfungsi menekan biaya logistik, meningkatkan persaingan diantara para pengusaha, sehingga harga yang jatuh ke tangan orang tidak mampu atau orang miskin menjadi menurun atau minimal tidak naik drastis. Truk yang lalu lalang di jalan tol tidak hanya mengangkut kebutuhan orang kaya-kaya. Truknya itu mungkin punya orang kaya tapi isinya itu sebagian besar untuk sandang-pangan orang-orang yang hidupnya susah banget dipelosok sana," ungkapnya.

Selain itu, duit dari utang Jokowi masuk ke APBN, terus masuk ke penyertaan modal BUMN. Debt to equity ratio (DER) BUMN menurun. Dari situ BUMN bisa punya ruang lagi nyari modal untuk bangun jalan tol.

"Selama tiga tahun berjalan, telah terbangun jalan tol yang mencapai 568 km yang terbagi atas sepanjang 132 km pada 2015, 44 km pada 2016, dan sisanya akan dibangun 392 km pada tahun ini. Jokowi bahkan menargetkan pembangunan jalan tol hingga 2019 mendatang mencapai 1.851 km," katanya.[jat]

Komentar

Embed Widget
x