Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Rabu, 15 Agustus 2018 | 12:59 WIB

Wiranto Bantah Intervensi Putusan PTUN Parpol

Oleh : - | Rabu, 11 April 2018 | 18:23 WIB
Wiranto Bantah Intervensi Putusan PTUN Parpol
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto - (Foto: inilahcom)

INILAHCOM, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto menanggapi santai tudingan terhadap dirinya terkait intervensi verifikasi partai politik di Pengadilan Tata Usaha Negara.

"Mengenai dugaan itu saya kira tidak perlu ada dugaan-dugaan seperti itu. Karena Kemenko Polhukam paham betul bahwa kita tidak mungkin mengintervensi proses verifikasi partai politik, untuk apa. Itu hak politik tiap warga negara, boleh-boleh saja mendirikan partai politik, syaratnya sudah jelas, tahapnnya sudah jelas, ikuti saja itu," kata Wiranto, Rabu (11/4/2018).

Sebagai seseorang yang pernah mendirikan partai politik dan mengikuti proses verifikasi, Wiranto mengaku bahwa dirinya juga pernah merasakan kegalauan tokoh-tokoh politik yang mendirikan partai yang tidak lolos verifikasi. Namun, menurutnya, kegalauan tersebut kemudian jangan ditimpakan pada pihak lain.

"Lah kemudian kalau yang bersangkutan melakukan upaya-upaya hukum itu sah-sah saja dan tatkala upaya hukum itu sudah dijatuhkan memang itu keputusan hukum yang sudah bagian dari proses penelitian yang cukup akurat. Lebih baik tidak usah duga-duga, datang ke kantor saya, bicara dengan Menko Polhukam. Kita dialogkan, nanti bisa jelas, ketimbang ada dugaan di medsos (media sosial)," ungkapnya.

Terkait kegiatan rapat koordinasi Kemenko Polhukam bersama dengan pihak yang terkait dengan pelaksanaan pemilihan umum pada tanggal 28 Maret 2018 lalu, Wiranto mengatakan bahwa hal tersebut sah-sah saja dan memang harus dilakukan. Karena pemerintah ingin agar pemilu berjalan dengan aman, tertib, lancar dan sukses.

"Saya mengundang waktu itu kan KPU juga kita undang, Bawaslu kita undang. Kemudian Kementerian Dalam Negeri saya undang, Menteri Perdagangan, Menteri Perindustrian, BIN, Kapolri, Panglima TNI, semuanya kita undang untuk ayo masing-masing kita sinkronkan ini, kita harmoniskan ini," tuturnya.

Untuk Pengadilan TUN, Wiranto menjelaskan bahwa yang diundang bukanlah Ketua Pengadilan melainkan Kepala Kamar Pengadilan Tata Usaha Negara yang merupakan pejabat Mahkamah Agung yang mengurusi masalah TUN.

"Itu tugas saya memang dan itu bukan intervensi terhadap partai politik, tapi intervensi terhadap bagaimana kita bersama-sama untuk bisa melakukan penyelenggaraan pemilu dengan sasaran tadi yaitu aman, tertib, lancar, dan sukses," tandasnya.

Sebelumnya Ketua Partai Idaman Rhoma Irama menuding adanya intervensi yang dilakukan Witanto dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara. Pasalnya majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara menolak gugatan Partai Idaman atas putusan KPU yang menyatakan tak lolos verifikasi sehingga Partai Idaman tidak bisa ikut sebagai partai politik peserta Pemilu 2019. [ton]

Komentar

x