Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Minggu, 22 April 2018 | 17:19 WIB
 

Ada Internal KPK yang Coba Halangi Kasus Century?

Oleh : Fadhly Zikry | Rabu, 11 April 2018 | 07:11 WIB
Ada Internal KPK yang Coba Halangi Kasus Century?
(Foto: istimewa)

INILAHCOM, Jakarta - Mantan anggota pansus angket Century, Ahmad Yani menyambut baik putusan praperadilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memerintahkan KPK untuk menetapkan tersangka baru dalam kasus bailout Century.

Namun lanjut dia, harus dilakukan evaluasi mengenai kinerja KPK selama ini dalam mengusut kasus yang merugikan negara senilai Rp6,7 triliun itu.

"Disamping itu, harus diaudit juga kinerja KPK selama ini. Saya kan sudah berulang kali menyatakan, kalau dikemudian hari dinyatakan ditemukan, berarti ada obstruction of justice di lingkungan KPK sendiri, yang menghalang-halangi kasus ini tentunya didalam KPK. Karena KPK yang punya otoritas untuk menetapkan orang tersangka atau tidak tersangka," ungkap Yani kepada INILAHCOM, Selasa (10/4/2018).

Mantan anggota Komisi III DPR itu menambahkan, sebaiknya para mantan pimpinan KPK jilid 3 juga dimintai keterangan perihal kasus Century yang baru menetapkan dua tersangka.

"Udah sejak dulu, makanya harus dipanggil, termasuk Abraham Samad, dan lain sebagainya pimpinan KPK jilid 3. Karena waktu fit and proper mereka itu, salah satu janji mereka itu ingin menuntaskan kasus bank Century. Ternyata kan sampai berakhir kepemimpinan mereka tidak tuntas, hanya yang jadi tersangka dua orang, yang masuk pengadilan satu orang, dan itu pun hanya gara-gara menerima gratifikasi 1 miliar, bukan masuk objek bagaimana memutuskan bailout itu sendiri," tuturnya.

Seperti diketahui, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan melalui putusan Praperadilan memerintahkan KPK untuk menetapkan tersangka baru kasus Century. Hakim Effendi Mukhtar memerintahkan KPK menetapkan tersangka kepada Boediono, Muliaman D Hadad, Raden Pardede sebagaimana tertuang dalam surat dakwaan Budi Mulya.

Adapun didalam surat dakwaan, Budi Mulya didakwa bersama-sama Boediono selaku Gubernur BI, Miranda Swaray Goeltom selaku Deputi Gubernur Senior BI, Siti Chalimah Fadjrijah Deputi Pengawasan Bank Umum dan Bank Syariah, Alm Budi Rochadi Deputi Sistem Pembayaran, Pengedaran Uang, BPR dan Perkreditan dan Robert Tantular serta Hermanus Hasan Muslim dalam pemberian fasilitas pendanaan jangka pendek (FPJP) ke Bank Century.

Budi Mulya sendiri divonis majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) 10 tahun penjara dan denda Rp 500 juta subsidair 5 bulan kurungan. Namun di tingkat kasasi, Budi Mulya divonis 15 tahun penjara oleh Mahkamah Agung (MA). [ton]

Komentar

 
Embed Widget

x