Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Minggu, 22 Juli 2018 | 23:01 WIB
 

BPK Serahkan Hasil IHPS II 2017 ke Jokowi

Oleh : Ahmad Farhan Faris | Kamis, 5 April 2018 | 13:11 WIB
BPK Serahkan Hasil IHPS II 2017 ke Jokowi
Presiden Joko Widodo dan Ketua BPK RI, Moermahadi Soerja Djanegara - (Foto: Istimewa)

INILAHCOM, Jakarta - Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, Moermahadi Soerja Djanegara bersama jajarannya menyerahkan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan (IHPS) II Tahun 2017 kepada Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) di Istana Negara.

Dalam IHPS II Tahun 2017, BPK telah menyelamatkan keuangan negara senilai Rp2,37 triliun. Pasalnya, jumlah tersebut berasal dari penyerahan aset/penyetoran ke kas negara/daerah/perusahaan selama proses pemeriksaan senilai Rp65,91 miliar, koreksi subsidi Rp1,63 triliun dan koreksi cost recovery Rp674,61 miliar.

Kemudian, kata Moermahadi, secara keseluruhan pada periode 2005-2017, BPK telah menyampaikan 476.614 rekomendasi hasil pemeriksaan kepada entitas yang diperiksa senila Rp303,63 triliun.

"Dari nilai itu, yang telah sesuai rekomendasi sebanyak 348.819 rekomendasi (73,2 persen) dengan jumlah Rp151,46 triliun," kata Moermahadi di Istana Negara, Kamis (5/4/2018)..

Selain penyelamatan keuangan negara, Moermahadi menjelaskan pihaknya juga melalukan pemantauan penyelesaian ganti kerugian negara/daerah tahun 2005-2017 dengan status telah ditetapkan.

"Hasil pemantauan menunjukkan kerugian negara/daerah yang telah ditetapkan senilai Rp2,66 triliun yaitu kerugian negara/daerah yang terjadi pada pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN dan BUMD," ujarnya.

Khusus pemantauan pada pemerintah pusat, lanjut dia, menunjukkan Terdapat kerugian negara senilai Rp719,65 miliar dengan tingkat penyelesaian terdiri dari angsuran senilai Rp24,64 miliar, pelunasan Rp91,67 miliar, dan penghapusan senilai Rp48,55 miliar.

"Sisa kerugian pada pemerintah pusat adalah Rp554,79 miliar," jelas dia.

IHPS II Tahun 2017 memuat 449 laporan hasil pemeriksaan diantaranya sebanyak 56 pemeriksaan pada pemerintah pusat, 355 pada Pemda, BUMD dan BLUD serta 38 pada BUMN dan lainnya. [ton]

Tags

Komentar

Embed Widget

x