Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Senin, 28 Mei 2018 | 16:42 WIB
 

KPK Resmi Tahan Kader Golkar Fayakhun

Oleh : - | Rabu, 28 Maret 2018 | 18:42 WIB
KPK Resmi Tahan Kader Golkar Fayakhun
Anggota DPR dari Partai Golkar Fayakhun Andriadi

INILAHCOM, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan anggota DPR dari Partai Golkar Fayakhun Andriadi, tersangka suap terkait pembahasan dan pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKAKL) dalam APBN-P 2016 untuk Bakamla.

"Fayakhun Andriadi ditahan 20 hari pertama di Rutan Cabang KPK," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi di Jakarta, Rabu (28/3/2018).

Sebelumnya, KPK hari ini memeriksa Fayakhun sebagai tersangka dalam kasus tersebut.

Seusai menjalani pemeriksaan, Fayakhun yang sudah mengenakan rompi oranye khas tahanan KPK enggan berkomentar saat dikonfirmasi awak media terkait penahanannya tersebut. KPK telah menetapkan Fayakhun sebagai tersangka pada 14 Februari 2018.

Fayakhun Andriadi selaku anggota DPR RI periode 2014-2019 diduga menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga bahwa dia atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan akan melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya terkait dengan proses pembahasan dan pengesahan RKAKL dalam APBN Tahun 2016 yang akan diberikan kepada Bakamla RI.

Fayakhun disangkakan menerima uang senilai Rp12 miliar dan 300 ribu dolar AS ketika masih menjabat sebagai anggota Komisi I DPR. Saat ini, ia sudah tidak lagi berada di komisi tersebut, tapi duduk di Komisi III yang bermitra dengan KPK.

Dia juga diduga menerima "fee" atau imbalan atas jasa memuluskan anggaran pengadaan satelit monitoring di Bakamla pada APBN tahun anggaran 2016 sebesar 1 persen dari total anggaran Bakamla senilai Rp1,2 triliun atau senilai Rp12 miliar dari tersangka Fahmi Darmawansyah melalui anak buahnya M Adami Okta secara bertahap sebanyak empat kali.

Selain itu, Fayakhun juga diduga menerima uang sejumlah 300 ribu dolar AS.

Fayakhun disangkakan melanggar 12 huruf a atau pasal 12 huruf b atau pasal 11 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Pasal itu mengatur mengenai pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya dengan hukuman minimal 4 tahun penjara dan maksimal 20 tahun penjara dan denda paling sedikit Rp200 juta dan paling banyak Rp1 miliar.[tar]

Tags

Komentar

 
x