Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Kamis, 24 Mei 2018 | 03:11 WIB
 

Suap Dirjen Hubla, Tak Ada Aliran Dana Ke Kemenhub

Oleh : Muhammad Yusuf Agam | Rabu, 28 Maret 2018 | 17:07 WIB
Suap Dirjen Hubla, Tak Ada Aliran Dana Ke Kemenhub
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi - (Foto: inilahcom)

INILAHCOM, Jakarta - Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi hadir sebagai saksi dalam sidang lanjutan eks Dirjen Perhubungan Laut (Hubla) Antonius Tonny Budiono di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta pada Rabu (28/3/2018).

"Pada prinsipnya saya hadir ke persidangan ini untuk menghormati dan memberi dukungan penuh terhadap proses penegakan hukum yang sedang berjalan di KPK," jelas Budi di Pengadilan Tipikor, Jalan Bungur Besar Raya, Jakarta Pusat, Rabu (28/3/2018).

Kehadiran Menhub pada persidangan kali ini merupakan penjadwalan ulang dari sidang sebelumnya yaitu pada 21 Maret 2018, dikarenakan pada tanggal yang bersamaan Menhub sedang menjalankan tugas negara yang telah dijadwalkan sebelumnya di Singapura.

Hal tersebut juga dijelaskan Juru Bicara KPK Febri Diansyah bahwa KPK telah menerima surat atas ketidakhadiran Menteri Perhubungan. "Surat panggilan sudah diterima, namun karena ada tugas lain yang sudah terjadwal sebelumnya maka (Budi Karya Sumadi) tidak dapat hadir karena sedang tugas di Singapura," ucap Febri.

Berkaitan dengan proyek pekerjaan pengerukan alur pelayaran, Menhub mengatakan terdapat dua hal yang perlu diluruskan.

"Terkait pengerukan alur pelayaran, terdapat dua hal yang harus diluruskan. Pertama adalah kewenangan dalam penetapan pemenang PT. Adhiguna Keruktama selaku kontraktor pelaksana, dan kedua terkait kewenangan dalam penerbitan Surat Izin Kerja Keruk (SIKK)," jelasnya.

Sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 2 PM Nomor. 27 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Yang Dibiayai Dari APBN, penetapan pemenang pada pekerjaan pengerukan alur pelayaran tersebut bukan kewenangan Menteri Perhubungan, melainkan kewenangan Dirjen Perhubungan Laut karena nilai proyek pada pekerjaan tersebut dibawah 100 milyar rupiah.

Sedangkan berkaitan dengan pemberian SIKK telah didelegasikan kepada Dirjen Perhubungan Laut sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 11 Ayat (1) PM Nomor.74 Tahun 2014. [ton]

Komentar

 
Embed Widget

x