Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Sabtu, 20 Oktober 2018 | 16:57 WIB

Menhub Sebut Anak Buah Khilaf Terima Suap Rp2,3 M

Oleh : Muhammad Yusuf Agam | Rabu, 28 Maret 2018 | 13:50 WIB

Berita Terkait

Menhub Sebut Anak Buah Khilaf Terima Suap Rp2,3 M
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi - (Foto: inilahcom)

INILAHCOM, Jakarta - Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengaku prihatin atas kasus korupsi yang menyeret mantan anak buahnya.

Budi menyebut mantan anak buahnya yakni eks Dirjen Hubla Antonius Tonny Budiono khilaf menerima uang suap senilai Rp2,3 miliar dari proyek pengerukan di beberapa pelabuhan.

"Memang kalau saya lihat ini ada khilaf dari terdakwa karena sebelumnya melaksanakan kegiatan dengan baik dengan yang bersangkutan hingga terjadilah OTT ini," kata Budi saat bersaksi dalam sidang lanjutan kasus suap terkait proyek di Ditjen Hubla dengan terdakwa Tonny di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jalan Bungur Besar, Jakarta Pusat, Rabu (28/3/2018).

"Jujur saya prihatin dan ini terjadi sebelum masa saya. Sepertinya saya tidak mentolerir kegiatan seperti ini," imbuh Budi.

Hakim lalu bertanya kepada Menhub Budi terkait larangan menerima hadiah dk Kementerian Perhubungan.

"Di kalangan pegawai ada larangan menerima hadiah tapi di Semarang, Samarinda, Pulang Pisau apakah tidak ada uang operasional?" tanya hakim.

"Kita melarang, karena pada dasarnya semua kegiatan itu sudah ada. Jadi tidak ada menyebut untuk uang operasional. Pada dasarnya tiap unit itu sudah dianggarkan operasional," jawab Budi.

"Dari apa yang kita lakukan dirjen, direktur ada anggaran operasional, ada tunjangan operasional, tender, untuk rapat, jadi menurut saya anggaran-anggaran itu tidak perlu diambil dari pihak lain," sambung Budi.

Budi menjelaskan ada klasifikasi kewenangan sebuah yang harus ditangangani dirinya sendiri. Nilai proyek yang menyeret Tony disebut dibawah Rp 100 miliar atau kewenangan dari Dirjen atau konsolidasi dengan dirinya.

"Pengerukan itu kalau di bawah Rp 100 miliar itu kewenangan terdakwa, kalau di atas Rp 100 miliar itu baru kewenangan saya. Secara khusus yang di bawah Rp 100 miliar itu konsolidasi saja," kata Budi.

Baca juga: Menhub: Setahu Saya Ucapan Terima Kasih

Jaksa penuntut umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendakwa Direktur Jenderal Perhubungan Laut (Dirjen Hubla) nonaktif Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Antonius Tonny Budiono menerima suap Rp2,3 miliar.

Menurut jaksa, uang tersebut diterima Tonny dari Komisaris PT Adiguna Keruktama, Adi Putra Kurniawan. Pemberian uang tersebut berkaitan dengan proyek pekerjaan pengerukan alur Pelabuhan Pulang Pisau, Kalimantan Tengah, tahun 2016, dan pekerjaan pengerukan alur pelayaran Pelabuhan Samarinda, Kalimantan Timur tahun 2016.

Uang tersebut sebagai suap yang diberikan Adi kepada Tonny. Sebab, Tonny menyetujui penerbitan surat izin kerja keruk (SIKK) untuk PT Indominco Mandiri dan PT Indonesia Power Unit Jasa Pembangkitan (UJP) PLTU Banten.

Dalam penerimaan suap, Tonny diketahui telah memiliki dua ATM atas nama Yongkie Goldwing dan Joko Prabowo yang diberikan oleh Adiputra. Dalam dakwaan Tonny, ada satu nama yang kerap disebut sebagai pihak yang mentransfer uang dari Adiputra kepada Tonny.

Adiputra beberapa memerintahkan Sugiyanto selaku kepala Divisi Keuangan PT Adhiguna Keruktama untuk mentransfer uang suap ke rekening milik Adiputra yang dipegang Tonny.

Selain itu, Tonny Budiono juga didakwa menerima gratifikasi. Tonny disebut jaksa KPK menerima gratifikasi dengan nilai total Rp19,6 miliar. [ton]

Komentar

Embed Widget
x