Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Minggu, 21 Oktober 2018 | 20:50 WIB

Ditanya Hakim Terkait Solusi, Ini Jawaban BKS

Oleh : Muhammad Yusuf Agam | Rabu, 28 Maret 2018 | 12:59 WIB

Berita Terkait

Ditanya Hakim Terkait Solusi, Ini Jawaban BKS
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumardi (BKS) - (Foto: inilahcom)

INILAHCOM, Jakarta - Menteri Perhubungan Budi Karya Sumardi (BKS) menjadi saksi dalam sidang lanjutan kasus proyek yang menyeret mantan anak buahnya Dirjen Hubungan Laut (Hubla) Antonius Tonny Budiono.

Dalam sidang, Budi sempat dikritik oleh Ketua Majelis Hakim Saifudin Zuhri yang memimpin jalannya sidang di Pengadilan Tipikor, Jalan Bungur Raya, Jakarta Pusat, Rabu (28/3/2018). Kritik tersebut menyasar lantaran OTT yang melibatkan anak buahnya tak di ketahui oleh Menterinya.

"Ini kan buat bahan evaluasi. Saudara selaku Menteri seharusnya tahu masalahnya di mana, sampai-sampai terdakwa ini di-OTT," ucap hakim Saifudin Zuhri kepada Budi Karya.

Hakim lalu kembali bertanya kepada Budi yang mengaku prihatin karena anak buahnya terseret kasus korupsi. Hakim Zuhri mengatakan Budi seharusnya tau masalah di internal kementeriannya yang bisa menimbulkan korupsi.

Kemudian Hakim bertanya ke Budi Karya bagaiman solusi menghadapi pencegahan korupsi jika ada masalah di dalam internal di kementeriannya.

"Ini memang perlu kami tanyakan untuk perbaikan ke depan. Makanya kami tanya, Anda bilang prihatin, itu tindak lanjutnya apa?" tanya Saifudin.

Menjawab pertanyaan Ketua Hakim, Menhub Budi mengatakan bahwa kementeriannya sudah melakukan berbagai upaya pencegahan tindak pidana korupsi di lingkungannya. Salah satunya dengan menggandeng Polri.

Bentuk kerjasama dengan Polri, kata Budi, sudah pernah dilakukan yakni adanya OTT pungli dibeberapa tempat.

"Kami sudah melakukan zona integritas dan memberikan catatan bagi beberapa jabatan yang berpotensi terjadi tindakan yang tidak diinginkan. Kami beri catatan tertentu. Itu kami koordinasikan juga dengan KPK," ucap Budi Karya.

Jaksa penuntut umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendakwa Direktur Jenderal Perhubungan Laut (Dirjen Hubla) nonaktif Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Antonius Tonny Budiono menerima suap Rp2,3 miliar.

Menurut jaksa, uang tersebut diterima Tonny dari Komisaris PT Adiguna Keruktama, Adi Putra Kurniawan. Pemberian uang tersebut berkaitan dengan proyek pekerjaan pengerukan alur Pelabuhan Pulang Pisau, Kalimantan Tengah, tahun 2016, dan pekerjaan pengerukan alur pelayaran Pelabuhan Samarinda, Kalimantan Timur tahun 2016.

Uang tersebut sebagai suap yang diberikan Adi kepada Tonny. Sebab, Tonny menyetujui penerbitan surat izin kerja keruk (SIKK) untuk PT Indominco Mandiri dan PT Indonesia Power Unit Jasa Pembangkitan (UJP) PLTU Banten.

(Baca juga: Kasus Suap, Jonan Tak Penuhi Panggilan KPK)

https://nasional.inilah.com/read/detail/2422290/kasus-suap-jonan-tak-penuhi-panggilan-kpk

Dalam penerimaan suap, Tonny diketahui telah memiliki dua ATM atas nama Yongkie Goldwing dan Joko Prabowo yang diberikan oleh Adiputra. Dalam dakwaan Tonny, ada satu nama yang kerap disebut sebagai pihak yang mentransfer uang dari Adiputra kepada Tonny.

Adiputra beberapa kali memerintahkan Sugiyanto selaku kepala Divisi Keuangan PT Adhiguna Keruktama untuk mentransfer uang suap ke rekening milik Adiputra yang dipegang Tonny.

Selain itu, Tonny Budiono juga didakwa menerima gratifikasi. Tonny disebut jaksa KPK menerima gratifikasi dengan nilai total Rp 19,6 miliar. [rok]

Komentar

Embed Widget
x