Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Minggu, 22 Juli 2018 | 02:30 WIB
 

Kritikan Amien Rais Dinilai Tidak Konsisten

Oleh : Agus Iriawan | Jumat, 23 Maret 2018 | 11:30 WIB
Kritikan Amien Rais Dinilai Tidak Konsisten
(Foto: Inilahcom)

INILAHCOM, Jakarta - Pengamat politik dari Universitas Pelita Harapan ( UPH) Emrus Sihombing menilai kritikan Amien Rais soal kebijakan sertifikat tanah tidak konsisten.

"Karena Jokowi dikatakan ngibul, tapi di dalam pemerintahan ada kadernya," kata Emrus saat dikonfirmasi INILAHCOM, Jumat (23/3/2018).

Dia menyebutkan kader PAN Asman Abnur saat ini menjabat sebagai Menteri Pendayagunaan dan Aparatur Perubahan - Reformasi Birokrasi.

"Seharusnya sebelum mengkritik , dia tarik dulu menterinya," ujarnya.

Sebelumnya, Wakil Sekjend DPP PAN, Saleh Partaonan Daulay
menyebutkan, kritik Amien Rais terhadap program sertifikasi tanah yang dilaksanakan pemerintah masih sangat wajar. Tidak ada sesuatu yang dikhawatirkan secara berlebihan dari kritik tersebut. Mestinya, yang merasa dikritik, segera melakukan introspeksi. Jika merasa benar, silahkan sampaikan pembenaran dan justifikasi.

"Kalau ditanggapi dengan marah dan diiringi ancaman, orang bisa salah persepsi. Kenapa mesti marah dan mengancam? Jangan sampai orang justru menduga ada yang salah atau disembunyikan dibalik program itu," kata Saleh dalam keterangan tertulisnnya.

Dia mengungkap banyak juga masyarakat yang marah pada pemerintah. Betapa tidak, ada banyak di antara mereka yang hidupnya belum sejahtera dan berada di bawah garis kemiskinan. Mereka sulit mendapatkan pekerjaan dan bahkan banyak yang tidak memiliki tanah sama sekali. Harus diakui secara jujur bahwa kesenjangan masih cukup tinggi di tengah masyarakat kita.

"Kalau mau fair, selain menunjukkan pembagian sertifikat tanah dimana-mana, mestinya pemerintah juga menunjukkan berapa banyak lagi warga negara yang tidak memiliki tanah. Kalau warga yang sudah punya tanah, lalu dikasih sertifikat, itu biasa saja. Memang itulah tugas pemerintah. Kan tidak mungkin pihak di luar pemerintah yang mendata dan membuat sertifikat," ujarnya. [rok]

Tags

Komentar

x