Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Minggu, 16 Desember 2018 | 07:21 WIB

KPU Akan Patuhi Putusan PTTUN Medan Soal Paslon

Rabu, 14 Maret 2018 | 23:05 WIB

Berita Terkait

KPU Akan Patuhi Putusan PTTUN Medan Soal Paslon
(Foto: inilahcom)

INILAHCOM, Medan - Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan mematuhi putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan yang menyidangkan gugatan bakal calon gubernur JR Saragih yang dinyatakan tidak memenuhi syarat pencalonan.

Pernyataan itu disampaikan anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Wahyu Setiawan ketika dimintai keterangan dalam persidangan sengketa pilkada di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) Medan, Rabu.

Wahyu Setiawan dihadirkan sebagai saksi fakta dalam gugatan sengketa pilkada di PTTUN Medan yang dajukan pasangan JR Saragih-Ance.

Ketika menjadi saksi, Wahyu Setiawan mengatakan KPU telah mengikuti putusan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sumut untuk menyaksikan legalisir ulang ijazah JR Saragih.

Namun dalam faktanya, legalisir yang dilakukan di Dinas Pendidikan DKI Jakarta tersebut bukan ijazah sesuai isi putusan Bawaslu, melainkan Surat Keterangan Pengganti Ijazah (SKPI).

"KPU wajib melaksanakan putusan Bawaslu. Dalam putusan disebutkan pemohon harus melakukan legalisir secara bersama-sama. Yang dilegalisasi ulang adalah ijazah, bukan dokumen lain," katanya.

Dalam persidangan tersebut, Wahyu Setiawan dipertanyakan mengenai alasan KPU menerima syarat pencalonan Sihar Sitorus sebagai cawagub Sumut yang berpasangan dengan Djarot Saiful Hidayat.

Menurut Wahyu, penggunaan SKPI yang dilakukan Sihar Sitorus pada saat pencalonan awal masih relevan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Meski demikian, Wahyu Setiawan menegaskan pihaknya akan mematuhi putusan PTTUN Medan terkait gugatan sengketa pilkada tersebut.

Namun, Sekretaris Departemen Dalam Negeri DPP Demokrat Abdullah Rasyid menyatakan, penggunaan SKPI tersebut sudah diatur Pasal 50 PKPU Nomor 3 tahun 2017 tentang Pencalonan Kepala Daerah.

Sebelumnya, pasangan bakal cagub Sumut JR Saragih-Ance yang didukung Partai Demokrat, PKB, dan PKPI dinyatakan tidak memenuhi syarat untuk mengikuti pemilihan gubenur.

Terhadap keputusan KPU itu, pasangan JR Saragih-Ance mengajukan permohonan sengketa pilkada ke Bawaslu Sumut, juga ke PTTUN Medan.

Dalam putusannya, Bawaslu mengabulkan sebagian permohonan JR Saragih-Ance berupa kesempatan melegalisir ulang ijazahnya ke Dinas Pendidikan DKI Jakarta yang disaksikan KPU dan Bawaslu Sumut.

Namun dalam kunjungan ke Suku Dinas Pendidikan Wilayah 2 Jakarta Pusat, yang dilegalisir justru SKPI disebabkan ijazah aslinya dilaporkan hilang.[tar]

Komentar

Embed Widget
x