Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Minggu, 16 Desember 2018 | 07:19 WIB

Dituntut 4 Tahun, Ini Kata Cristoforus

Oleh : Ivan Setyadi | Rabu, 14 Maret 2018 | 03:10 WIB

Berita Terkait

Dituntut 4 Tahun, Ini Kata Cristoforus
(Foto: istimewa)

INILAHCOM, Jakarta - Jaksa Penuntut Umum (JPU) Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menuntut hukuman 4 tahun penjara kepada Cristoforus Richard.

Cristoforus dianggap terbukti melakukan tindak pidana pemalsuan dokumen surat atas lahan di wilayah Ungasan, Badung, Bali.

"Menuntut agar terdakwa di hukum dengan hukuman pidana berupa 4 tahun dikurangi selama terdakwa berada ditahanan," kata Jaksa Penuntut Umum Abdullah di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa (13/3/2018).

Dalam pertimbangannya, jaksa menganggap perbuatan terdakwa merugikan pihak lain seperti PT Mutiara Sulawesi serta berbelit-belit dalam memberikan keterangan.

Sementara dalam pertimbangan meringankan, Cristoforus belum pernah dihukum serta bersikap sopan selama sidang.

Tuntutan jasa tersebut merupakan akumulasi dari dua pasal yang disangkakan tentang pemalsuan surat.

Menanggapi tuntutan jaksa, Cristoforus tak terima. Selain tentunya pledoi, sejumlah kejanggalan selama proses persidangan harusnya membuat jaksa berpikir ulang untuk membuat tuntutan empat tahun penjara.

"Tuntutan jaksa lebih tinggi daripada perkara korupsi. Padahal perkara korupsi saja ada yang dibawah empat tahun," kata Penasihat Hukum Cristoforus, Wayan Sudirta menanggapi tuntutan jaksa.

"Padahal ditingkat perdata dan PTUN menang ko," sambungnya greget.

Penasihat Hukum Cristoforus lainnya, Sirra Prayuna juga mengkritik tidak dikabulkannya penerapan pasal 160 ayat 1 c tentang keterangan saksi.

"Bagaimana saksi yang membuat akte, yang sangat penting, yang keterangannya sampai 19 halaman tidak didengarkan keterangannya dimuka sidang," keluhnya.

Padahal jika dihadirkan, Sirra yakin kasus kliennya akan terbuka lebar soal asal usul akta tanah yang menyeret kliennya hingga diadili dimuka sidang.

Cristoforus dituntut bersalah setelah dianggap jaksa terbukti melanggar pasal 263 ayat 1 KUHP dan Pasal 263 ayat 2 KHUP.

Kasus ini semula merupakan perkara perdata yang telah dimenangkan kliennya ditingkat kasasi. Tapi belakangan kliennya dipidanakan di pengadilan negeri Jakarta Selatan. Kliennya diduga melanggar pasal 263 KUHP Terkait pemalsuan akta 2 bidang tanah seluas ,6,9 ha dan 7 ha milik PT. Nusantara Raga Wisata.[jat]

Komentar

Embed Widget
x