Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Sabtu, 18 Agustus 2018 | 14:22 WIB

Politik Belah Bambu Jelang Pemilu 2019

Oleh : Alfian Mujani | Selasa, 13 Maret 2018 | 14:34 WIB
Politik Belah Bambu Jelang Pemilu 2019
(Foto: Istimewa)

DI masyarakat Jawa dikenal falsafah belah bambu. Melukai bagian tengah pada diameter bambu, lalu menginjak bagian bawah dan menjunjung bagian atas. Hasilnya sangat efektif, bambu terbelah dengan sempurna. Filsafat belah bambu ini, kemudian diadopsi dalam praktik perpolitikan di Tanah Air. Datanya bisa kita lacak melalui catatan sejarah.

Pada era Orde Baru, misalnya, praktik politik belah bambu ini sangat popular. Untuk menjamin keberlangsungan pembangunan ekonomi seperti diamanatkan dalam GBHN, Presiden Soeharto meletakkan stabilitas politik dan keamanan sebagai syarat utamanya. Partai politik yang dianggap berpotensi menimbulkan kegaduhan dan konflik, dikelola dengan falsafah belah bambu; di satu sisi PPP dan PDI diinjak dan dikerdilkan, di sisi lain Golkar sebagai mesin politik Orde Baru dijunjung tinggi dan dimuliakan. Hasilnya, Pak Harto menjadi nakhoda tangguh bangsa ini selama 32 tahun lebih, dengan segala kelebihan dan kekurangannya.

Praktik politik belah bambu ini tak lagi terdengar selama era reformasi. Paling tidak sampai berakhirnya masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Namun, ketika Presiden Joko Widodo memimpin negeri ini, ungkapan dan praktik politik belah bambu kembali terasa dan terdengar. Bedanya dengan era Orde Baru, jumlah partai yang dijunjung jauh lebih banyak dan jumlah partai yang diinjak pun lebih dari satu partai politik.

Karena itu, praktik politik belah bambu saat ini terasa lebih meluas, membelah dinamika masyarakat ini menjadi dua blok besar, yaitu blok kanan dan blok kiri. Blok kiri adalah kelompok yang mengklaim sebagai pendukung setia Presiden Jokowi. Mereka mengidentifikasi diri sebagai kaum nasionalis sekulerdan non-muslim. Sementara blok kanan adalah kelompok oposisi, mereka yang mengidentifikasi diri sebagai kaum muslim nasionalis.

Pembagian blok kiri dan kanan ini akan semakin tajam jika Presiden Jokowi tergoda atau dipaksa untuk mempraktikan politik belah bambu oleh para pendukung utamanya. Jika ini yang terjadi, maka pertarungan pada Pemilu 2019 nanti, bukan lagi pertarungan antara kekuatan partai politik partisan, tetapi pertarungan antara bok kiri dan blok kanan. Yaitu pertarungan antara kaum nasionalis sekuler dengan kamum nasionalis muslim (muslim nasionalis).

Karena itu, pakar Hukum Tata Negara Prof Dr Refly Harun memperkirakan bahwa pertarungan pada Pemilu 2019 akan sangat keras dan bisa memicu konflik yang sangat serius. Konflik serius itu hanya bisa dihindarkan jika Jokowi cerdas dalam memilik calon wakilnya. Yaitu calon wakil presiden yang merepresentasikan kaum muslim nasionalis.

Figur yang bisa merepresentasikan muslim nasionalis saat ini adalah Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan atau kalau yang ingin lebih tegas dan jelas lagi Ustadz Abdul Somad. Masalahnya, para pendukung Presiden Jokowi kemungkinan besar menolak dua figur itu. Apalagi mereka saat ini merasa di atas angin.

Jika skenario mengawinkan figur yang merepresentasikan nasionalis sekuler (Jokowi) dengan yang merepresentasikan muslim nasionalis (nasionalis muslim) tidak bisa jalan, maka pertarungan klasik blok kiri dan blok kanan tidak akan bisa dihindarkan. Maka, praktik politik belah bambu yang dianggap sangat tidak adil itu akan menjadi pemandangan sehari-hari kita dalam melewati tahun politik ini.

Komentar

x