Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Jumat, 22 Juni 2018 | 23:57 WIB
 

KPK Periksa 4 Tersangka Kasus Suap di Kendari

Oleh : Agus Iriawan | Selasa, 13 Maret 2018 | 12:59 WIB
KPK Periksa 4 Tersangka Kasus Suap di Kendari
(Foto: Inilahcom)

INILAHCOM, Jakarta - Juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Febri Diansyah mengatakan pihaknya kembali melakukan pendalaman terhadap aliran uang dalam kasus dugaan suap pengadaan barang dan jasa di Pemkot Kendari tahun anggaran 2017-2018.

Febri menyebutkan penyidik KPK mengagendakan pemeriksaan terhadap seluruh tersangka pada kasus ini.

"Termasuk Walikota Kendari, Adriatma Dwi Putra (ADR), serta ayahnya yang maju dalam Pilkada Sulawesi Tenggara, Asrun," kata Febri Diansyah, saat dikonfirmasi wartawan, Selasa (13/3/2018).

Selain itu, dua tersangka lainnya yang diperiksa adalah Direktur Utama PT Sarana Bangun Nusantara (SBN), Hasmun Hamzah dan Mantan Kepala BPKAD Kota Kendari, Fatmawati Faqih.

"Mereka diperiksa sebagai tersangka terkait tindak pidana korupsi suap pengadaan barang dan jasa di Pemkot Kendari tahun anggaran 2017-2018," ujarnya.

Diketahui, KPK telah menetapkan empat orang tersangka. Empat orang tersebut diantaranya Wali Kota Kendari Adriatma Dwi Putra, calon Gubernur Sulawesi Tenggara, Asrun, Direktur Utama PT Sarana Bangun Nusantara (SBN), Hasmun Hamzah dan Mantan Kepala BPKAD Kota Kendari, Fatmawati Faqih.

Dalam kasus suap tersebut, KPK menemukan dugaan bahwa menerima Adriatma uang sebesar Rp 2,8 miliar dari Hasmun Hamzah.

Uang tersebut diberikan agar Adriatma memenangkan lelang proyek Jalan Bungkutoko, Kendari dengan nilai proyek Rp60 miliar kepada perusahaan milik Hasmun Hamzah.

Atas perbuatannya sebagai pemberi Hasmun Hamzah dijerat dengan Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tipikor sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Dan pihak penerima, Adriatma, Asrun dan Fatmawati dijerat dengan Pasal 11 atau Pasal 12 huruf a atau b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tipikor sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1KUHP. [rok]

Tags

Komentar

 
Embed Widget

x