Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Senin, 10 Desember 2018 | 17:10 WIB

Kasus Kendari, KPK Temukan Uang Yang 'Hilang'

Oleh : Ivan Setyadhi | Jumat, 9 Maret 2018 | 19:21 WIB

Berita Terkait

Kasus Kendari, KPK Temukan Uang Yang 'Hilang'
(Foto: Inilahcom)

INILAHCOM, Jakarta - Bertumpuk-tumpuk uang pecahan lima puluh ribu dijabarkan di ruang konferensi pers Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jumat (9/3/2018).

Tumpukan uang senilai Rp2,8 miliar itu merupakan hasil penangkapan Tim Satgas KPK terkait kasus dugaan suap di Kabupaten Kendari.

Uang itu berhasil ditemukan setelah sempat 'hilang' dari kasus suap yang terbongkar dari Operasi Tangkap Tangan (OTT) tersebut.

"Masih ada selisih Rp1,7 juta dari prediksi awal total uang Rp 2,8 miliar. Kita akan telusuri," kata Wakil Ketua KPK, Basaria Panjaitan, Jumat (9/3/2018).

Uang dengan pecahan lima puluh ribu itu, diduga untuk dijadikan modal kampanye atau 'membeli' suara untuk Pilgub Sultra, dimana salah satu tersangka KPK, adalah calon gubernur.

"Ada kata-kata untuk biaya politik. Tapi kita harus pastikan. Penukaran uang bentuk 50 ribu, prediksi penyidik akan dibagi-bagikan ke masyarakat," kata Basaria menjelaskan maksud uang itu.

Juru Bicara KPK, Febri Diansyah sempat menjabarkan bagaimana para tersangka mencoba menyembunyikan uang tersebut setelah diciduk KPK.

"Tim melihat ada sebuah mobil yang dicurigai melewati kawasan hutan. Ada beberapa tempat yang menjadi lokasi pertemuan untuk serah-terima uang," sebut Febri.

"Ada di sebuah lapangan, benar-benar ditengah lapangan. Satu mobil masuk kemudian menyusul mobil lainnya tanpa menyalakan lampu," sambungnya.

Sejak melakukan OTT dan berhasil membawa 3 orang hingga dijadikan tersangka, tim KPK memang tetap berada di Kendari untuk mencari bagian uang yang hilang ini.

KPK menetapkan Wali Kota Kendari Adriatma Dwi Putra (ADP) dan sang ayah Asrun, yang merupakan calon Gubernur Sulawesi Utara sebagai tersangka suap pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemkot Kendari tahun 2017-2018.

Selain keduanya, penyidik juga menetapkan dua orang dari unsur swasta yakni Direktur Utama PT Sarana Bangun Nusantara (SBN) Hasmun Hamzah dan Mantan Kepala BPKAD Kota Kendari Fatmawati Faqih sebagai tersangka.

Adriatma diduga menerima suap dari Hasmun Hamzah sebesar Rp2,8 miliar. Uang itu diberikan Hamsun Hamzah secara bertahap, pertama sebesar Rp1,5 miliar dan terakhir Rp1,3 miliar.

Atas perbuatannya, Hasmun Hamzah selaku pemberi suap dijerat dengan Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tipikor sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Sedangkan Adriatma, Asrun dan Fatmawati selaku penerima suap dijerat dengan Pasal 11 atau Pasal 12 huruf a atau b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tipikor sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. [ton]

Komentar

x