Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Kamis, 20 September 2018 | 15:11 WIB

KPK Geledah Sejumlah Lokasi di Kendari

Oleh : Ivan Setyadi | Senin, 5 Maret 2018 | 20:59 WIB

Berita Terkait

KPK Geledah Sejumlah Lokasi di Kendari
(Foto: Inilahcom/Agus Priatna)

INILAHCOM, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah sejumlah lokasi terkait Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang melibatkan Wali Kota Kendari, Adriatma Dwi Putra.

Lima lokasi dijadikan target geledah penyidik KPK untuk menemukan bukti suap.

"Kegiatan penggeledahan di lima lokasi tersebut dimulai pukul13:00 WIB hingga pukul 19:00 WIB," ujar Juru Bicara KPK, Febri Diansyah di gedung KPK, Jakarta, Senin (5/3/2018).

Adapun kelima lokasi antara lain Rumah dan Toko/Kantor milik tersangka HAS di Kecamatan Mandonga, Kendari. Rumah jabatan Walikota Kendari.Rumah dan bangunan di Jalan Tina Orima Kecamatan Kadia, Kendari.Rumah atau bangunan di Jalan Syech Yusuf II Kecamatan Mandonga, Kendari. Rumah atau bangunan di Jalan Sao Sao Komplek BTN I Kota Kendari.

"Penyidik mengamankan sejumlah dokumen terkait proyek dan barang bukti elektronik," terang Febri tanpa merinci dokumen yang diamankan penyidik.

Sebagai informasi, Wali Kota Kendari, Adriatma Dwi Putra diamankan oleh tim satgas KPK karena kesapatan menerima uang suap senilai Rp2,8 miliar dari pihak swasta.

Pria yang baru genap 120 hari menjabat sebagai kepala daerah itu diciduk bersama ayahnya, Asrun serta sepuluh orang lainnya terjaring OTT oleh tim KPK di rumah masing-masing di Kota Kendari, Sultra, pada Rabu dini hari hingga pagi, 28 Februari 2018.

Asrun sendiri merupakan mantan Wali Kota Kendari dua periode (2007-2012 dan 2012-2017) dan tengah mencalonkan diri sebagai Cagub pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sultra pada Pilkada Serentak 2018.

Disinyalir, suap senilai Rp2,8 miliar merupakan permintaan Adriatma kepada Direktur PT Sarana Bangun Nusantara (SBN), Hasmun Hamzah.

Uang tersebut dikirim Hasmun sebanyak dua kali dengan rincian Rp1,5 miliar ditarik dari Bank Mega dan Rp1,3 miliar diambil dari kas perusahaan Hasmun.

Atas perbuatannya, sebagai pemberi Hasmun Hamzah disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tipikor sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Sementara sebagai pihak penerima, Adriatma, Asrun, dan Fatmawati disangkakan melanggar Pasal 11 atau Pasal 12 huruf a atau b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. [ton]

Komentar

x