Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Senin, 10 Desember 2018 | 21:32 WIB

Drama UU MD3 dari Istana

Oleh : R Ferdian Andi R | Rabu, 21 Februari 2018 | 17:35 WIB

Berita Terkait

Drama UU MD3 dari Istana
(Foto: ilustrasi)

INILAHCOM, Jakarta - Presiden Joko Widodo hingga saat ini tidak meneken UU MD3 yang telah disahkan DPR. Menteri Hukum dan HAM Yassona H Laoly menginformasikan bila presiden kemungkinan tidak akan menandatangani UU MD3. Di poin ini, drama UU MD3 dari Istana dimulai.

Menteri Hukum dan HAM Yassona H Laoly menginformasikan keterkejutan Presiden Jokowi terkait dengan sejumlah norma yang terdapat dalam UU MD3 yang telah disahkan DPR pada Senin (12/2/2018). Yassona mengaku dirinya telah menginformasikan serta memberi penjelasan soal UU MD3.

"Jadi Presiden cukup kaget juga, makanya saya jelaskan, masih menganalisis, dari apa yang disampaikan belum menandatangani dan kemungkinan tidak akan mendandatangani," ujar Yassona.

Ketua DPR Bambang Soesatyo mengatakan pihaknya masih yakin bila Presiden bakal menandatangani UU MD3. Alasannya, Bambang menyebutkan UU MD3 merupakan hasil kesepakatan bersama antara DPR dan pemerintah.

"Masih memiliki keyakinan bahwa Presden akan menandatangani revisi kedua UU MD3 tersebut, mengingat UU MD3 itu merupakan hasil pembahasan dan kesepakatan bersama antara DPR dan Pemerintah, termasuk pasal-pasal yang diperdebatkan oleh sebagian kalangan," sebut Bambang.

Bambang menyebutkan kendati Presiden tidak meneken UU MD3, dalam jangka waktu 30 hari, UU tersebut berlaku secara sah dan mengikat. Ia juga menyebutkan pihak-pihak yang tidak sependapat dengan UU MD3 dapat melakukan uji materi terhadap norma-norma yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945.

Sementara Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengatakan tindakan Jokowi yang enggan menandatangani UU MD3 merupakan tindakan tidak etis. Ia mengklaim, UU MD3 merupakan buah pikiran kenegarawanan. "Presiden mau apa? Ini soal pikiran, jadi jangan emosional, kita memerlukan pikiran-pikiran kenegarawanan," cetus Fahri.

Menurut Fahri Hamzah, belum ditandatanganinya UU MD3 oleh Presiden Jokowi bukan mau citra-citraan. Dia bisa mengerti kalau Presiden Jokowi belum meneken UU MD3 sebagai pemberlakuan setelah disahkan DPR bersama pemerintah. "Bisa dimengerti karena ini memang berat, tetapi harus disahkan karena pemerintah ikut membahas," kata Fahri.

Sikap Jokowi yang disebutkan kaget dan berencana tidak akan menandatangani UU MD3 tak lebih bentuk drama saja. Secara faktual dan secara konstitusional, pembahasan setiap UU harus melibatkan dua lembaga yakni DPR dan Presiden.

Bila pun Jokowi memiliki pandangan berbeda soal UU MD3, langkah lebih konstruktif dengan mengusulkan perubahan UU MD3 yang telah disahkan DPR. Secara teknis, Presiden menandatangani UU MD3, di saat bersamaan mengajukan usul perubahan UU MD3 ke DPR untuk dibahas secara bersama-sama.

Mekanisme lainnya, Presiden dapat mengeluarkan Perppu MD3 yang isinya mengubah norma yang dianggap menimbulkan keguncangan di tengah masyarakat. Merujuk Putusan MK No 138/PUU-VII/2009 tiga alasan mengeluarkan Perppu yakni karena kekosongan hukum, pembuatan UU yang membutuhkan waktu lama serta keadaan yang memaksa.

Langkah serupa pernah SBY lakukan saat merespons UU Pilkada yang telah disahkan DPR namun berujung protes dari publik. Sepekan setelah pengesahan UU Pilkada, kala itu SBY menekan Perppu Pilkada dengan mengembalikan proses Pilkada melalui pemilihan langsung. Cara demikian jauh lebih gentlemen daripada membiarkan UU MD3 tidak diteken Presiden.

Komentar

x