Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Selasa, 25 September 2018 | 01:33 WIB

Tjahjo Ingatkan Kepala Daerah Area Rawan Korupsi

Oleh : Ray Muhammad | Jumat, 16 Februari 2018 | 20:30 WIB

Berita Terkait

Tjahjo Ingatkan Kepala Daerah Area Rawan Korupsi
Mendagri Tjahjo Kumolo - (Foto: inilahcom)

INILAHCOM, Jakarta - Mendagri Tjahjo Kumolo mengingatkan seluruh kepala daerah di tanah air untuk senantiasa menghindari area-area yang berpotensi memicu mereka tersandung kasus korupsi.

Hal ini disampaikan Tjahjo atas kekhawatirannya banyak kepala daerah yang belakangan ini tersangkut kasus korupsi melalui operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

"Harus memahami area rawan korupsi antara lain perencanaan anggaran, penyimpangan belanja hibah dan bansos-pajak, retribusi daerah, pengadaan barang dan jasa seperti penyimpangan prosedur pengadaan, belanja perjalanan dinas, perizinan serta jual-beli jabatan," kata Tjahjo di Jakarta, Jumat (16/2/2018).

Ia menuturkan, tren korupsi yang belakangan ini banyak menyeret kepala daerah antara lain
dana Hibah-Bansos melalui penyimpangan peruntukannya dan melakukan penggelapan atau fiktif.

"Kemudian pungutan daerah, adanya Perda yg bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan dianggap sebagai penghasilan oknum. Lalu DAU/DAK, penyalahgunaan kewenangan pelaporan yang tidak standard, alokasi penggunaan yang tidak transparan," paparnya.

Lebih lanjut, sektor penerimaan daerah juga dinilainya banyak menyebabkan terjadi praktik korupsi di dalamnya. Hal itu terkait masalah perizinan atau manipulasi data serta pemerasan wajib pajak atau penyelewengan penyetoran.

"Dan terkait penyimpangan prosedur pengadaan. Kalau ini dibiarkan atau tidak ditertibkan atau disadarkan, dampak Korupsi bagi Pemda Khususnya dan Pemerintah Pusat banyak," ucapnya.

Dampak tersebut, lanjut Tjahjo, antara lain ekonomi beaya tinggi atau penerimaan daerah berkurang, rendahnya kualitas infrastruktur dan pelayanan publik, kelanjutan pembangunan daerah tidak terjamin hingga bertambahnya masalah sosial.

"Masalah sosial seperti kemiskinan, ketimpangan sosial, bertambahnya kejahatan bagian dari mata rantai korupsi. Inilah hal-hal yang harus dipahami Kemendagri sampai ke Pemda, Pemprov, Pemkab, Pemwalkot sampai Pemdesa," tandasnya.

Komentar

x