Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Senin, 24 September 2018 | 09:50 WIB

MK Bantah Inkonsistensi Soal Hak Angket DPR

Oleh : Agus Iriawan | Kamis, 15 Februari 2018 | 19:09 WIB

Berita Terkait

MK Bantah Inkonsistensi Soal Hak Angket DPR
Juru bicara Mahkamah Konstitusi (MK) Fajar Laksono - (Foto: Istimewa)

INILAHCOM, Jakarta - Juru bicara Mahkamah Konstitusi (MK) Fajar Laksono menilai keputusan gugatan Pasal 79 UU MD3 terkait objek angket DPR bukan sebagai bentuk inkonsistensi.

Fajar menjelaskan objek hak angket DPR berlaku pada eksekutif karena KPK mempunyai tugas melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan, yang sama dengan kepolisian dan kejaksaan, sehingga KPK memiliki posisi sama dengan kedua lembaga hukum lainnya.

"Tidak ada upaya MK dalam putusan tersebut untuk upaya pelemahan terhadap KPK," kata Fajar saat dikonfirmasi INILAHCOM, Jakarta, Kamis (15/2/2018).

Fajar membantah putusan tersebut telah bertentangan dengan putusan sebelumnya. "bMK tidak terima kalau disebut tidak inkonsistensi dalam putusannya tersebut," ujarnya.

Dia menjelaskan putusan MK sebelumnya tidak pernah berpendapat pada pokoknya yang menyatakan KPK adalah lembaga negara yang berada pada ranah kekuasaan tertentu, aik itu esksekutif, legislatif, yudikatif.

Posisi KPK diperkuat sebagai lembaga eksekutif yang mempunyai kewenangan seperti melaksanakan sebagian fungsi yang terkait dengan kekuasaan kehakiman untuk melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan.

"Jadi dengan fungsi kehakiman tersebut, kompentensi Pengadilan Tipikor ditentukan KPK dengan UU tersendiri," ujarnya.

Sebagaimana diberitakan, Direktur Pusat Studi Konstitusi (Pusako) Universitas Andalas Feri Amsari menilai adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 36- 40/PUU- XV/2017 yang menyatakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai eksekutif dan dapat menjadi objek angket DPR akan melemahkan dalam upaya penegakan hukum yang sering intervensi.

"Apalagi, kalau kita lihat KPK tidak diatur secara eksplisit dalam UUD 1945, KPK hanya bagian dari lembaga negara lainnya, yang tertuang dalam pasal 23 ayat 4 UUD 1945," kata Feri di kantor ILR, Jalan Perdatam VI, Pancoran, Jakarta Selatan, Kamis (15/2/2018).

Feri menyebutkan jika membaca putusan tersebut, MK tidak memahami hak angket dalam konteks hukum tata negara," Jadi MK hanya mempersoalkan KPK saja atas legalitas angket DPR," jelasnya.

Dia menilai putusan MK nomor 36-40/ PUU- XV/2017 yang menyatakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai eksekutif dan dapat menjadi objek angket DPR sudah sangat bertentangan dengan putusan MK nomor 012- 016-019/PUU -IV/2006.

"Kalau di kutip dalam putusan MK nomor 012/ PUU-IV/2006 dijelaskan bahwa KPK adalah lembaga yang lumrah di negara mana saja yang sifatnya independen dan tidak ada kaitannya dengan cabang kekuasaan seperti eksekutif, legislatif, yudikatif, " ungkapnya.

Menurut dia, pembagian kekuasaan negara yang disebut sudah jadul jika dalam putusan MK nomor 12. "Di putusan nomor 36, MK malah menyebutkan pembagian cabang kekuasaan negara yakni eksekutif, legislatif dan yudikatif. Maka ini artinya MK telah melanggar putusan yang dibuatnya sendiri yang sudah jelas sifatnya final," tegasnya. [rok]

Komentar

x