Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Senin, 24 September 2018 | 09:45 WIB

Putusan MK Dinilai Lemahkan Penegakan Hukum

Oleh : Agus Iriawan | Kamis, 15 Februari 2018 | 18:54 WIB

Berita Terkait

Putusan MK Dinilai Lemahkan Penegakan Hukum
Direktur Pusat Studi Konstitusi (Pusako) Universitas Andalas Feri Amsari - (Foto: Istimewa)

INILAHCOM, Jakarta - Direktur Pusat Studi Konstitusi (Pusako) Universitas Andalas Feri Amsari menilai adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 36- 40/PUU- XV/2017 yang menyatakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai eksekutif dan dapat menjadi objek angket DPR akan melemahkan dalam upaya penegakan hukum yang sering intervensi.

"Apalagi, kalau kita lihat KPK tidak diatur secara eksplisit dalam UUD 1945, KPK hanya bagian dari lembaga negara lainnya, yang tertuang dalam pasal 23 ayat 4 UUD 1945," kata Feri di kantor ILR, Jalan Perdatam VI, Pancoran, Jakarta Selatan, Kamis (15/2/2018).

Feri menyebutkan jika membaca putusan tersebut, MK tidak memahami hak angket dalam konteks hukum tata negara," Jadi MK hanya mempersoalkan KPK saja atas legalitas angket DPR," jelasnya.

Dia menilai putusan MK nomor 36-40/ PUU- XV/2017 yang menyatakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai eksekutif dan dapat menjadi objek angket DPR sudah sangat bertentangan dengan putusan MK nomor 012- 016-019/PUU -IV/2006.

"Kalau di kutip dalam putusan MK nomor 012/ PUU-IV/2006 dijelaskan bahwa KPK adalah lembaga yang lumrah di negara mana saja yang sifatnya independen dan tidak ada kaitannya dengan cabang kekuasaan seperti eksekutif, legislatif, yudikatif, " ungkapnya.

Menurut dia, pembagian kekuasaan negara yang disebut sudah jadul jika dalam putusan MK nomor 12. "Di putusan nomor 36, MK malah menyebutkan pembagian cabang kekuasaan negara yakni eksekutif, legislatif dan yudikatif. Maka ini artinya MK telah melanggar putusan yang dibuatnya sendiri yang sudah jelas sifatnya final," tegasnya.

Selain itu, pembagian kekuasaan dalam bernegara di abad 21 tidak terpaku pada eksekutif, legislatif, dan yudikatif.

"Kalau dari lima pembagian cabang kekuasaan bernegara tersebut salah satunya adalah lembaga yang berintegritas seperti KPK , jadi KPK tidak bisa masuk dalam pembagian kekuasaan eksekutif, " paparnya. [rok]

Komentar

x