Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Kamis, 16 Agustus 2018 | 21:49 WIB

Kejari Tahan Ketua DPRD Jember

Oleh : - | Rabu, 14 Februari 2018 | 22:13 WIB
Kejari Tahan Ketua DPRD Jember
Ketua DPRD Jember Thoif Zamroni - (Foto: Istimewa)

INILAHCOM, Jember - Ketua DPRD Jember Thoif Zamroni ditahan aparat kejaksaan negeri setempat atas kasus bantuan sosial hewan ternak, Rabu (14/2/2018).

"Pengumpulan bukti sudah kami lakukan selama setahun, kaitannya dengan bansos tahun 2015 yang melalui usulan DPRD Kabupaten Jember. Ini tadi karena kami periksa dulu sebagai saksi. Selanjutnya tim bersama saya melakukan ekspos, perkara ini apakah ditingkatkan ke penetapan tersangka atau tidak," kata Kepala Kejaksaan Negeri Jember Ponco Hartanto kepada wartawan.

Menurut Ponco, semua penyidik menyimpulkan adanya alat bukti yang cukup untuk menetapkan Thoif menjadi tersangka. "Modusnya, kami temukan di lapangan, bantuan sosial (bansos) tidak sesuai peruntukannya," katanya.

Bansos itu diberikan kepada kelompok yang tidak sesuai dengan Peraturan Mendagri Nomor 39 Tahun 2012. Kelompok yang menerima bansos tersebut masih memiliki hubungan keluarga dengan Thoif.

"Padahal tujuan bansos salah satunya mengentas kemiskinan. Namun rata-rata kami cek ke lapangan, yang menerima adalah orang yang tergolong mampu. Jadi tidak sesuai peruntukan," kata Ponco.

"Sementara ini yang bersangkutan menyalahgunakan kewenangan. Perannya juga banyak di situ, mulai dari perencanaan, terus mulai pengusulannya itu, untuk meminta kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah juga, mengusulkan supaya DPRD diberikan bansos senilai Rp33 miliar," katanya.

Kejaksaan belum bisa menyebutkan jumlah kerugian negara atas kasus ini. "Ini kan baru sambil jalan. Tapi karena ini memang sifatnya, kalau saya lihat itu didesain. Jadi jenis korupsinya kelihatan didesain. Pertanggungjawaban itu ke masing-masing anggota Dewan. Jadi ditemukan surat atau bukti, dari Rp33 miliar itu berbeda-beda perolehannya. Ketua kurang lebih dapat sekitar Rp1,2 miliar, pimpinan juga sekitar Rp1,2 miliar. Anggota rata-rata dapat Rp800 juta," kata Ponco.

"Jadi berbeda-beda mendapatkan, didesain. Jadi pertanggunganjawab pidananya itu kepada masing-masing penerima. Dan dari yang menerima itu tidak semuanya juga menyimpang. Masih ada yang dilaksanakan dengan baik. Nanti akan komprehensif, akan secara detail kami telusuri semua," kata Ponco.[beritajatim]

Komentar

x