Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Minggu, 19 Agustus 2018 | 07:46 WIB

Direktur Citilink Mangkir dari Panggilan KPK

Oleh : Fadhly Zikri | Selasa, 13 Februari 2018 | 18:22 WIB
Direktur Citilink Mangkir dari Panggilan KPK
Juru Bicara KPK Febri Diansyah - (Foto: inilahcom)

INILAHCOM, Jakarta - KPK akan memanggil ulang mantan Direktur Teknik PT Garuda Indonesia Hadinoto Soedigno yang tak menghadiri panggilan KPK.

Hadinoto yang kini menjabat Direktur Produksi Citilink itu akan dimintai keterangannya terkait kasus dugaan suap pengadaan pesawat dan mesin pesawat dari Airbus S.A.S dan Rolls-Royce untuk tersangka Emirsyah Satar.

"Pemeriksaannya dijadwalkan ulang Kamis lusa," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah, di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (13/2/2018).

Selain Hadinoto, KPK hari ini juga menjadwalkan pemeriksaan terhadap pegawai dan pensiunan Garuda Indonesia, Victor Agung Prabowo dan Capt Wahjudo.

"Dari para saksi yang diperiksa penyidik masih mendalami terkait proses pengadaan di Garuda Indonesia dan aliran dana pada sejumlah pihak," ujar Febri

Seperti diketahui, KPK telah menetapkan Emirsyah dan Soetikno Soedardjo selaku bos Mugi Rekso Abadi (MRA) Grup sekaligus Beneficial Owner Connaught Intenational sebagai tersangka. Keduanya diduga telah melakukan tindak pidana korupsi dengan perusahaan Rolls Royce dan Airbus terkait pengadaan mesin dan pesawat untuk PT Garuda Indonesia.

Emirsyah Satar diduga telah menerima suap dari Soetikno dalam bentuk uang dan barang dari Rolls Royce. Emirsyah Satar diduga menerima 1,2 juta Euro dan US$ 180 ribu atau setara Rp 20 miliar, sedangkan barang yang diterima senilai US$ 2 juta dan tersebar di Singapura dan Indonesia.

Atas dugaan itu, Emirsyah sebagai penerima suap disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau b dan atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1991 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 Ayat (1) KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Sedangkan Soetikno selaku pemberi suap dijerat Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1991 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP. [ton]

Komentar

x