Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Senin, 19 Februari 2018 | 07:21 WIB
 

Panen OTT Kandidat Petahana Pilkada

Oleh : R Ferdian Andi R | Senin, 12 Februari 2018 | 16:55 WIB
Panen OTT Kandidat Petahana Pilkada
(Foto: Ilustrasi)

INILAHCOM, Jakarta - Momentum Pilkada serentak tahun 2018 ini telah melahirkan aktor baru di pangung korupsi. Menariknya, tokoh yang terlibat berasal dari calon petahana dalam Pilkada. Harus ada langkah luar biasa untuk menghentikan praktik ini.

Penangkapan Bupati Ngada Marianus Sae yang juga Calon Gubernur NTT pada Minggu (11/2/2018) semakin melengkapi kasus serupa yang menjerat kepala daerah yang hendak maju dalam pilkada serentak tahun 2018 ini.

Di tahun 2018 ini saja, sedikitnya terdapat enam kepala daerah yang terjerat dalam kasus korupsi. Awal tahun dimulai dengan penangkapan Bupati Hulu Sungai Tengah Kalimantan Selatan Abdul Latif dalam kasus suap pembanguann RSUD. Tak lama kemudian KPK juga menetapkan Bupati Kebumen Yahya Fuad dalam kasus suap terkait proyek pengadaan barang dan jasa.

Tak berselang lama KPK juga menetapkan Bupati Halmahera Timur Rudi Erawan terkait proyek pengadaan jalan. Akhir Januari, KPK juga menetapkan Gubernur Jambi Zumi Zola sebagai tersangka dalam kasus suap DPRD Provinsi Jambi. Awal Februari, KPK juga tetapkan Bupati Jombang Nyono Suharli Wihandoko dalam kasus suap terkait penetapan jabatan kepala dinas di Jombang. Kasus terakhir yang menimpa Bupati Ngada Marianus Sae.

Korupsi kepala daerah petahana yang maju dalam kontestasi Pilkada menguatkan soal biaya politik melalui Pilkada menguras biaya yang tidak kecil. Biaya mahal tersebut pada akhirnya menyeret kepala daerah terjerat politik.

Wakil Ketua KPK Basaria Pandjaitan mengatakan kasus yang menimpa Bupati Ngada Marianus Sae diduga terkait dengan pencalonannya sebagai Gubenrur NTT dalam Pilkada 2018 mendatang. "Prediksi tim kita, kemungkinan besar dia butuh uang untuk itu (Kampanye)," sebut Basaria di Kantor KPK, Senin (12//2/2018).

Sejumlah kasus OTT yang menjerat kepala daerah petahana ini mestinya ada tindakan nyata dari pemerintah untuk mengakhiri praktik ini. Pemda yang menjadi bagian dari pemerintah pusat mestinya juga menjadi obyek supervisi oleh pemerintah pusat. Kasus korupsi yang melibatkan kepala daerah ini langsung atau tidak langsung akan menganggu program kerja pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Selain itu, semestinya DPR dan Pemerintah membuat rumusan hukum yang dapat mencegah praktik korupsi bagi pejabat daerah. KPK sebagai lembaga yang memiliki tugas utama pemberantasan korupsi semestinya membuat sistem yang dapat mencegah praktik korupsi di daerah. Jika tidak ada sistem pencegahan, maka panen OTT kepala daerah bakal terus berlanjut, entah sampai kapan.

Komentar

 
Embed Widget

x