Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Senin, 19 November 2018 | 00:40 WIB

KPK Dan PPATK Harus Awasi Pergerakan Uang Pilkada

Oleh : Agus Irawan | Sabtu, 10 Februari 2018 | 23:05 WIB

Berita Terkait

KPK Dan PPATK Harus Awasi Pergerakan Uang Pilkada
(Foto: ilustrasi)

INILAHCOM, Jakarta - Majelis Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Indonesia Agus Mellaz mengatakan, banyak riset terkait pemilu tetapi belum ada yang secara detil menyampaikan peta jalan politik uang.

Agus menilai politik uang adalah akumulasi pelbagai variabel tidak mampu menyelesaikan masalah memang benar. Pasca reformasi, kelembagaan partai politik juga mempengaruhi munculnya ketidaksiapan berdemokrasi.

"Sehingga berbagai alasan turunan dari kelembangaan tersebut mengharuskan calon peserta pemilu/ pilkada terbebani atas pembiayaan politik," kata Agus Mellaz di Kantor KIPP Indonesia, Kuningan, Jakarta Selatan, Sabtu (10/2/2018).

"Contohnya selama satu bulan sebelum pemilihan hingga satu bulan pasca pemilihan kepala daerah, ada pergerakan uang yang besar dari Bank Indonesia ke Bank Daerah. Apalagi salah satu kandidat dari pertahana," sambungnya.

Direktur Sindikasi Pemilu dan Demokrasi (SPD) ini menambahkan, pergerakan uang dengan jumlah besar dari pusat ke Bank Daerah menjadi variabel kajian Peta Jalan Politik uang. Ia menjelaskan solusi yang ditawarkan ada beberapa hal yang dapat dilaksanakan.

"Dengan penguatan KPK dan PPATK dalam pemberantasan politik uang, dengan penguatan Gakkumdu untuk fokus menyelesaikan indikasi politik uang," paparnya.

Penguatan KPK dan PPATK dalam pemberantasan politik uang. Penguatan Gakkumdu untuk fokus menyelesaikan indikasi politik uang.

Selain itu, membangun skema kebijakan dalam menurunkan pembiayaan politik. Kemudian penguatan peran masyarakat sipil untuk mendidik pemilih. Pemantauan praktek kampanye dan laporan dana kampanye.

Dia menyebutkan, Politik uang selalu berkembang,"Misalnya dari serangan fajar ke serangan duha, sehingga, butuh peta yang jelas terhadap semua variasi politik uang, supaya pembaca peta mampu mengambil kebijakan, maka muncul jalan pemberantasan politik uang," pungkasnya.

Komentar

Embed Widget
x