Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Minggu, 25 Februari 2018 | 06:56 WIB
 

KIPP: Politik Uang Merusak Demokrasi di Pilkada

Oleh : Ivan Setyadi | Sabtu, 10 Februari 2018 | 21:34 WIB
KIPP: Politik Uang Merusak Demokrasi di Pilkada
(Foto: ilustrasi)

INILAHCOM, Jakarta - Sekjen Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Indonesia, Kaka Suminta, mewaspadai potensi maraknya politik uang dalam gelaran Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2018.

Kaka menyebut, politik uang tak melulu datang dari tim sukses salah salh calon kepala daerah saja. Tetapi aliran dana atau non uang yang mempengaruhi kebijakan publik itu adalah politik uang.

"Kalau ada yang memberikan uang ke calon pemilih dan mempengaruhi pemilihan, karena tidak ada program yang jelas, akan mengakibatkan rusaknya pemilih," kata Kaka di kantor KIPP Indonesia, Kuningan, Jakarta Selatan, Sabtu (10/2/2018).

Selain itu, kata dia, terhadap calon pemilih yang menerima politik uang tidak memiliki basis logika penyelenggara yang baik, maka itu adalah kerugian, baik teknis maupun politis, karena adanya suap.

Kaka menyebutkan yang sangat buruk dalam politik uang adalah menjalin kedalam pilkada dan diluar pilkada, dengan masuk kedalam kebijakan publik.

"Seperti kasus Bupati Jombang uang dari calon pejabat dari suap dimasukan ke Dinas Kesehatan untuk digunakan di pilkada 2018," ujarnya.

Dia menambahkan politik uang dapat dilakukan bukan hanya kepada calon incumben tetapi juga calon baru maju, dan hal ini bisa dilakukan perusahaan untuk memenangkan calon kepala daerah yang terpilih.

"Karena adanya perjanjian yang dilakukan calon kepala daerah yang menang untuk menentukan kebijakan sesuai permintaan perusahaan yang sudah memberikan dana kampanye untuk memenangkan mereka," ungkapnya.

Dia menambahkan, politik uang akan merusak demokrasi di Indonesia, maka harus ada sikap dari Bawaslu dalam mengatasi politik uang.

Komentar

 
Embed Widget

x