Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Minggu, 19 Agustus 2018 | 07:42 WIB

Bawaslu Ajak Parpol Tolak Politik Uang di 2018

Oleh : Agus Iriawan | Sabtu, 10 Februari 2018 | 12:39 WIB
Bawaslu Ajak Parpol Tolak Politik Uang di 2018
(Foto: inilahcom/Agus Iriawan)

INILAHCOM, Jakarta - Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Abhan mengatakan partai-partai politik pengusung pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah menyatakan komitmennya menolak dan melawan politik uang dan politisasi SARA dalam penyelenggaraan Pilkada 2018 yang berintegritas.

"Komitmen bersama ini menjadi kunci bagi kita semua untuk secara bersama - sama menciptakan setiap tahapan Pilkada 2018 bebas dari pengaruh politik transaksional dan penggunaan SARA dalam kampanye Pilkada," kata Abhan dalam Deklarasi Tolak dan Lawan Politik Uang dan Politisasi SARA , Hotel Royal Kuningan, Jakarta Selatan, Sabtu (10/2/2018).

Abhan mengungkapkan, politik uang dan Politisasi SARA merupakan hambatan dalam mewujudkan Pilkada yang berkualitas.

Dia menyebutkan semua elemen bangsa, terutama yang terlibat dalam kepemiluan harus menyatakan perlawananya pada politik uang.

"Karena politik uang menciptakan potensi tindakan korupsi dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, sedangkan politisasi SARA berpotensi menggangu persaudaraan dalam negara kesatuan Indonesia ," ucapnya.

Menurut dia, sebagai penyelenggara Pemilu, Bawaslu berkomitmen dan bertanggungjawab untuk memastikan integritas Pilkada. Hal itu harus diwujudkan dengan mengajak semua pihak untuk terlibat, termasuk partai politik.

Penyataan komitmen para pengurus partai politik itu disimbolkan dengan pembubuhan cap telapak tangan di spanduk.

"Telapak tangan itu melambangkan penolakan terhadap praktik politik uang dan penggunaan isu SARA dalam penyelenggaraan Pilkada 2018," ungkapnya.

Melalui deklarasi yang dibacakan bersama, para perwakilan partai politik itu, menyatakan komitmennya untuk mengawal pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota, dari praktik politik uang dan politisasi SARA. Sebab, kedua praktik itu merupakan ancaman besar bagi demokrasi dan kedaulatan rakyat.

Mereka juga berkomitmen untuk tidak menggunakan praktik politik uang dan SARA dalam mempengaruhi pilihan pemilih. Selanjutnya, perwakilan partai politik berkomitmen mengajak pemilih untuk menentukan pilihannya secara cerdas berdasarkan visi, misi dan program kerja, bukan karena politik uang dan SARA.

Kemudian, komitmen untuk mendukung pengawasan dan penanganan pelanggaran terhadap politik uang dan politisasi SARA yang dilakukan oleh pengawas pemilu. Dan terakhir para pegurus partai politik itu menyatakan komitmen untuk tidak melakukan intimidasi, ujaran kebencian, kekerasan atau aktivitas dalam bentuk apapun yang dapat mengganggu proses penanganan pelanggaran praktik politik uang dan SARA. [rok]

Tags

Komentar

x