Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Kamis, 16 Agustus 2018 | 14:07 WIB

Revisi RUU MD3, Polri Akan Ikuti Aturan Pemerintah

Oleh : Muhammad Yusuf Agam | Jumat, 9 Februari 2018 | 20:32 WIB
Revisi RUU MD3, Polri Akan Ikuti Aturan Pemerintah
Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Humas Polri, Kombes Martinus Sitompul - (Foto: inilahcom)

INILAHCOM, Jakarta - Revisi UU MD3 membuat hak imunitas anggota DPR hidup kembali. Dimana anggota DPR yang terlibat proses hukum maka dalam pemeriksaan harus melalui pertimbangan Mahkamah Dewan Kehormatan (MKD), sebelum meminta izin dari Presiden.

Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Humas Polri, Kombes Martinus Sitompul mengatakan Polri sebagai penegak hukum akan mengikuti aturan-aturan yang berlaku.

"Kembali lagi aturannya seperti apa. Itu yang kita ikuti," kata Martinus, Jumat (9/2/2018).

Martinus menjelaskan Polri sebagai institusi pemerintah. Oleh karena itu, keputusan yang diambil oleh pemerintah akan diikuti oleh Polri berdasarkan pada Undang-undang yang berlaku.

"Pada prinsipnya Polri itu sebagai unsur pemerintah, sebagai eksekutif di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, bidang pelayanan publik, dan bidang penegakan hukum," ujar Martinus.

"Dan tentu dalam mengoperasikan pelaksanaan tugas, kami mengikuti aturan-aturan yang telah ditetapkan dalam bentuk undang-undang, dalam bentuk keputusan, dalam bentuk peraturan. Tentu kami akan tegakkan itu," sambung Martinus.

Martinus mengatakan Polri akan mengikuti perubahan peraturan UU MD3 selama berdasarkan ketentuan yang ada.

"Kalaupun ada perubahan-perubahan dalam tatanan, dalam hal melakukan pemeriksaan, dalam hal melakukan proses penyidikan, tentu kami harus mendasarkan kepada ketentuan yang ada," kata Martinus.

Sebagaimana diketahui, Pasal 245 RUU MD3 ini pernah digugat hingga akhirnya dibatalkan oleh MK melalui putusan Nomor 76/PUU XII/2014 pada 2015.

Sebelum dibatalkan, pasal itu menyebut pemanggilan dan permintaan keterangan untuk penyidikan dari penegak hukum terhadap anggota DPR yang diduga melakukan tindak pidana harus mendapat persetujuan tertulis dari MKD.

Putusan MK kemudian mengubah pasal itu menjadi keharusan mendapat persetujuan tertulis dari presiden. Pertimbangannya, antara lain, potensi konflik kepentingan, MKD diisi oleh anggota DPR juga, MKD tidak terkait dengan sistem peradilan pidana, serta mekanisme checks and balances antara legislatif dan eksekutif. [ton]

Komentar

x