Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Sabtu, 18 Agustus 2018 | 10:32 WIB

Bawaslu Akan Awasi Dana Kampanye Pilkada 2018

Oleh : Agus Irawan | Jumat, 9 Februari 2018 | 15:22 WIB
Bawaslu Akan Awasi Dana Kampanye Pilkada 2018
(Foto: Istimewa)

INILAHCOM, Jakarta - Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Abhan mengatakan Peraturan KPU (PKPU) telah mengatur pembatasan dana kampanye dan masing-masing Kabupaten/kota, semua tergantung dari kesepakatan peserta pemilu dan KPU.

"Itulah yang kami nanti akan koordinasikan ke KPU, pembatasan harus jelas, tapi harus rasional misalnya orang paslon melakukan kegiatan kampanye tertutup tatap muka, itu berapa kali intensitasnya?" kata Abhan di Kantor Bawaslu, Jalan MH.Thamrin, Jakarta Pusat, Jumat (9/2/2018).

Kemudian, kata Abhan, mereka bisa melakukan penambahan alat peraga kampanye itu kan juga ada perumusannya 150 persen dari jumlah yang dibuat oleh KPU.

"Jadi misalnya di Kabupaten A pembatasan maksimal dana kampanye Rp10 miliar, kami akan melakukan pengawasan kira- kira nanti pada akhirnya laporan akhir dana kampanye sesuai tidak dengan itu," jelasnya.

Dia mengungkapkan, hal ini menjadi concern Bawaslu antara laporan akhir dana kampanye dengan kegiatan praktis mereka di lapangan.

"Jadi data data pengawasan kami itu akan penting. Contoh misalnya paslon bisa masang baliho atau semacem itu. Tapi baliho berapa titik?, kalau baliho melampaui ketentuan dan ternyata baliho yang dilaporkan di dana kampanye tidak sesuai dengan kenyataan saya kira itu yang jadi masalah dan persoalan kami," ujarnya.

Lanjutnya, sanksi juga akan diberikan Bawaslu, akan ada mekanisme persoalan dana kampanye ada dugaan pidana,," Kalau terbukti ada pelaporan dana kampanye ga bener kami akan melakukan proses tindak pidana. Sanksinya berat bisa sampai diskualifikasi," tegasnya.

Pihaknya akan koordinasikan ke akuntan publik, memang audit yang dilakukan kantor akuntan publik ini kan audit kepatuhan (audit yang disepakati) bukan audit investigatif materiil.

"Hal ini yang sering saya diskusikan dengan teman - teman KPU mestinya kalau mau profesif untuk membatasi dana kampanye mestinya jangan audit kepatuhan, tapi audit investigatif materiil. Karena hasil pengawasan kami biar ada nilai," ucapnya. [ton]

Komentar

x