Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Selasa, 16 Oktober 2018 | 05:42 WIB

Motif di Balik Pungut Zakat PNS

Oleh : R Ferdian Andi R | Jumat, 9 Februari 2018 | 01:27 WIB

Berita Terkait

Motif di Balik Pungut Zakat PNS
(Foto: inilahcom)

INILAHCOM, Jakarta - Rencana pemerintah memungut zakat profesi dari kalangan PNS muslim sebesar 2,5% menuai polemik. Suara publik memberi penolakan atas rencana tersebut. Belakangan, pemerintah mengklarifikasi soal pungutan zakat tersebut. Apa yang melatari rencana pungut zakat profesi dari PNS ini?

Rencana pemerintah menerbitkan Peraturan Presien (Perpes) soal zakat mal bagi PNS Muslim tak linier dengan pernyataan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin yang menyebutkan pemerintah tidak mewajibkan PNS Muslim untuk dipungut zakat profesi. Pemerintah hanya memfasilitasi. "Tidak ada kewajiban. Pemerintah memfasilitasi, khususnya ASN muslim," sebut Lukman dalam siaran persnya, Rabu (7/2/2018)

Pernyataan Lukman ini tentu mematahkan wacana yang sebelumnya pertama kali ia sampaikan usai rapat dengan Presiden di Istana, awal pekan ini. Kala itu, Lukman menegaskan pemerintah tengah menyiapkan Perpres yang mengatur pungutan zakat profesi PNS Muslim sebesar 2,5%.

"Setiap kali honor mereka akan dipotong, dikelola oleh Baznas, yang mengelola zakat, baik pengumpulan dan pemanfaatannya. Sudah ada badan sendiri itu, Baznas," ungkap Lukman awal pekan ini.

Lukman pun menyandingkan peran pemerintah soal zakat ini dengan peran pemerintah dalam memfasilitasi penentuan awal ramadhan, termasuk dalam pelaksanaan ibadah haji. "Pemerintah memfasilitasi umat muslim untuk berzakat. Dalam konteks ini, negara ingin memfasilitasi ASN Muslim untuk menunaikan kewajibannya," kilah Lukman.

Pertanyaan yang muncul, apa urgensi pemerintah menerbitkan Perpres bila pungutan zakat bagi PNS Muslim sifatnya hanya imbauan saja? Karena secara substansial, muatan Perpres memiliki dampak pengaturan (regeling) yang mengikat jika telah diundangkan. Jika sekadar imbauan, pemerintah dalam hal ini Menteri Agama membuat surat edaran atau surat imbauan. Tidak perlu menerbitkan Perpres.

Dalam siaran rilis yang lebih lebih banyak berisi klarifikasi itu, Lukman juga menyebutkan soal syarat nishab yang menjadi tolak ukur dalam memungut zakat seseorang. "Jadi ada batas minimal penghasilan yang menjadi tolak ukur. Artinya ini juga tidak berlaku bagi seluruh ASN muslim," cetus Lukman.

Lukman juga mengungkapkan soal potensi zakat yang berasal dari ASN Muslim ini. Tak tanggung-tanggung, Lukman menyebut angka sebesar Rp 10 triliun. Uang tersebut, menurut Lukman untuk kepentingan publik seperti untuk pendidikan, pesantren, madrasah, sekolah, beasiswa, rumah sakit, ekonomi umat, termasuk untuk membantu masyarakat yang mengalami musibah bencana.

Dari penjelasan Lukman dari Senin (5/2/2018) dan Rabu (7/2/2018) tampak wacana soal pungutan zakat bagi ASN muslim belum matang baik dari sisi konsepsional maupun operasional. Dampaknya, wacana tersebut terbuka didebatkan. Situasi ini disayangkan muncul dari level eksekutif. Kegaduhan dan keresahan pada akhirnya tidak terhindari di publik.

Anggota Komisi VIII DPR RI Khatibul Umam Wiranu salah satu pihak yang memberi catatan kritis atas wacana tersebut. Ia menyebut, gagasan tersebut tidak memiliki pijakan yuridisnya. Ia menyebut UU NO 23 Tahun 2011 dan Peraturan Menteri Agama No 52 Tahun 2014 sama sekali tidak memberi kewenangan pemerintah memungut zakat ke ASN muslim. "Regulasi tersebut sama sekali tidak memberi kewenangan pemerintah untuk memotong gaji PNS untuk keperluan zakat," sebut Umam.

Ia menyarankan sebaiknya pemerintah tidak perlu mengatur persoalan zakat penghasilan PNS muslim apalagi dengan menerbitkan suatu peraturan perundang-undangan khusus. Umam menegaskan Lebih baik persoalan zakat profesi ASN diserahkan pada masing-masing individu yang telah memenuhi kriteria sesuai dengan syariat.

"Sebaiknya, pemerintah fokus saja melakukan reformasi birokrasi melalui perubahan mental PNS agar melayani rakyat dengan sebaik-baiknya, bukan membebani mereka," tandas aktivis NU ini.

Komentar

Embed Widget
x