Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Kamis, 16 Agustus 2018 | 21:48 WIB

Demonstrasi Bersyarat, Sisi Lain Kartu Kuning

Oleh : R Ferdian Andi R | Kamis, 8 Februari 2018 | 21:00 WIB
Demonstrasi Bersyarat, Sisi Lain Kartu Kuning
(Foto: Istimewa)

INILAHCOM, Jakarta - Aksi kartu kuning untuk Presiden Joko Widodo pekan lalu menyisakan polemik di publik. Padahal, dalam konteks demokrasi, penyampaian aspirasi merupakan hal yang lazim terjadi. Menariknya, demonstrasi di era kini, dituntut sejumlah syarat. Sisi lain dari "Kartu Kuning" Jokowi.

Aksi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) UI yang memberi kartu kuning kepada Jokowi pekan lalu masih saja menjadi bahan perbincangan di publik. Pihak yang tidak berkenan dengan aksi tersebut, menyoal latar belakang Ketua BEM UI Zaadit Taqwa, hingga merisak Zaadit soal etika berdemo dan lain-lainnya.

Tiga substansi yang menjadi tuntutan mahasiswa yakni soal penyelesaian gizi buruk di Asmat, penolakan pejabat gubernur dari aparat kepolisian serta penolakan peraturan menteri riset dan dikti soal organisasi mahassiwa menjadi kabur dan dikaburkan.

Apalagi, Presiden Jokowi merespons aksi kartu kuning mahasiswa justru menantang balik mahasiswa dengan akan mengirim para aktivis BEM UI tersebut ke Asmat Papua. "Mungkin nanti, ya, mungkin nanti saya akan kirim semua ketua dan anggota di BEM untuk ke Asmat, dari UI, ya," ucap Jokowi akhir pekan lalu di Situbondo, Jawa Timur.

Maksud Jokowi mengirim mahasiswa ke Asmat Papua, menurut dia agar mahasiswa mengetahui persoalanyang terjadi di Asmat, Papua, terutama soal lokasi yang susah dijangkau seperti di daerah pedalaman. "Biar lihat bagaimana medan yang ada di sana kemudian problem-problem besar yang kita hadapi di daerah-daerah, terutama Papua," sebut Jokowi.

Kritik mahasiswa UI soal penanganan persoalan gizi buruk di Asmat Papua dibalas Jokowi dengan tantangan untuk mengirim mahasiswa ke Papua. Tujuannya, penanganan gizi buruk di Papua karena disebabkan medan yang tidak mudah.

Soal aksi "Kartu Kuning" Jokowi, mahasiswa UI itu juga mendapat sentilan dari Menteri Keuangan Sri Mulyani. Saat memberi kuliah perdana di Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) UI awal pekan ini. Menurut dia, mahasiswa bisa demo ke pemerintah bila telah lulus mata kuliah Makro Ekonomi. "Mahasiswa UI yang mau kasih kartu kuning atau demo, harus sudah lulus kuliah pengantar teori ekonomi makro dulu," sebut Sri Mulyani.

Pernyataan Jokowi dan Sri Mulyani seperti mewakili suara-suara yang menolak aksi kartu kuning yang dikeluarkan BEM UI kepada Presiden Jokowi. Meski, pernyataan Presiden dan Sri Mulyani tidak menjawab secara substansial tiga tuntutan mahasiswa.

Justru, pesan yang dapat ditangkap dari pernyataan Presiden maupun Menteri Keuangan, demonstrasi boleh asal dengan syarat. Kunjungi lapangan dahulu, baru demo kemudian. Kuasai dahulu ilmu, baru demo kemudian. Selamat datang era demonstrasi bersyarat (demonstration conditional).

Komentar

x