Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Sabtu, 24 Februari 2018 | 19:16 WIB
 

Implikasi Politik Perlawanan SBY

Oleh : R Ferdian Andi R | Selasa, 6 Februari 2018 | 20:38 WIB
Implikasi Politik Perlawanan SBY
(Foto: Inilahcom)

INILAHCOM, Jakarta - Presiden keenam Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengambil langkah serius atas tudingan keterlibatan dirinya dalam kasus KTP Elektronik. Ia melaporkan tudingan tersebut melalui jalur hukum. Apa implikasi politik atas perlawanan SBY ini?

Mantan Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono menggelar jumpa pers di Kantor DPP Partai Dmeokrat, Selasa (6/2/2018). Ia didampingi elit DPP Partai Demokrat serta seluruh keluarganya mulai Ani Yudhoyono, Agus Harimurti Yudhoyono serta Edhie Baskoro Yudhoyono.

Tema konferensi pers terkait dengan bantahan atas tuduhan keterlibatan dirinya dalam kasus KTP elektronik. SBY membantah semua tudingan yang mengaitkan dirinya sebagai pihak yang mengatur poryek E-KTP. Tudingan yang dimaksud berasal dari Mirwan Amir, bekas politisi Partai Demokrat yang juga saksi kasus KTP Elektronik dan Firman Wijaya, pengacara Setya Novanto. "Seolah-olah menurut mereka saya mengatur dan terlibat dalam proyek E-KTP," ujar SBY.

Dalam kesempatan tersebut SBY mengenang setahun lalu, saat dirinya juga menerima fitnah menjelang pelaksanaan Pilkada DKI Jakarta tahun 2017 lalu. SBY mengenang, kala itu dirinya dituding menggerakkan aksi demonstrasi termasuk sehari menjelang Pilkada DKI Jakarta, dirinya difitnah Antasari Azhar karena dituding terlibat dalam kriminalisasi kasus yang menjerat mantan Ketua KPK itu. Atas situasi tersebut, SBY juga menyebutkan calon yang diusung Partai Demokrat kalah dalam Pilkada DKI Jakarta.

SBY juga mengatakan dirinya percaya terhadap institusi penegak hukum termasuk kepada pemerintahan Jokowi. Pernyataan tersebut lantaran kader Partai Demokrat ragu bila persoalan tersebut dibawa ke proses hukum mengingat laporan pada tahun lalu hingga saat ini belum ada kemajuannya. "Saya masih percaya kepada Kabareskrim, saya percaya Kapolri dan Presiden RI," sebut SBY.

Saat jumpa pers, SBY juga mencegah kader Partai Demokrat untuk turut serta mendampingi dirinya dalam melaporkan tudingan ke Bareskrim Mabes Polri. Ia hanya meminta doa dari para kader Partai Demokrat. "Ini perang saya, this is my war. Perang untuk keadilan. Yang penting bantu saya dengan doa," tegas SBY.

Jumpa pers SBY terkait klarifikasi atas tudingan dirinya terlibat dalam kasus E-KTP berbeda dengan respons terhadap persoalan sebelumnya. Setidaknya, reaksi yang muncul dari SBY kali ini langsung melaporkan pihak yang melakukan fitnah ke aparat penegak hukum.

Kondisi tersebut berbeda saat dirinya disinggung Antasari Azhar sebagai pihak yang terlibat dalam proses kriminalisasi. Kala itu, SBY mengutus sejumlah kader Partai Demokrat melaporkan fitnah Antasari ke Bareskrim Mabes Polri.

Reaksi SBY ini bisa saja belajar dari kasus serupa pada 2017 lalu menjelang Pilkada. Tudingan negatif yang menimpa SBY kala itu, sedikit banyak telah berefek secara langsung terhadap kandidat Pilkada yang diusung partai pemenang Pemilu tahun 2009 itu. Perlawanan SBY ini menjadi menarik di tengah situasi tahun politik yang ditandai dengan proses Pilkada dan tahapan Pemilu 2019.

Tags

Komentar

 
Embed Widget

x