Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Rabu, 19 Desember 2018 | 11:53 WIB

Perlu Tidak Keterangan Puan Di Kasus e-KTP

Oleh : Ivan Setyadi | Senin, 5 Februari 2018 | 09:32 WIB

Berita Terkait

Perlu Tidak Keterangan Puan Di Kasus e-KTP
Puan Maharani - (Foto: inilahcom)

INILAHCOM, Jakarta - Pakar Hukum Tata Negara, Margarito Kamis menilai perlu bagi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memanggil Puan Maharani dalam kasus dugaan korupsi e-KTP.

Mengingat, putri Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri itu menjabat sebagai Ketua Fraksi PDIP ketika proyek e-KTP bergulir di DPR.

"Saya kira memang yang perlu dicek apakah keterangan itu miliki pijakan fakta apa tidak. Nah, untuk memastikan pijakan fakta itu atau tidak menurut saya harus dicek apa pada waktu itu anggota fraksi terlibat dalam pembahasan itu melapor kepada Ketua fraksi apa tidak," kata Margarito kepada wartawan, Senin (5/2/2018).

Untuk sampai fakta itu, KPK memang harus mengecek ke orang-orang yang terlibat pembahasan itu apa mereka memberitahu atau membicarakannya ke Ketua Fraksi atau tidak."Andai kata ada pembicaraan itu, ketua fraksi harus dipanggil. Nah itu yang pertama," tambahnya.

Mengingat skandal proyek ini sudah begitu besar merugikan uang negara, KPK bukan saja maksimal dalam menelusuri pihak-pihak yang terindikasi, tapi juga harus memintai keterangan-keterangan dari para Ketua Fraksi ketika itu.

"Saya kira masuk akal (Puan Maharani) buat dipanggil," kata mantan Pansel Pimpinan KPK itu.

Menurut Margarito, pentingnya Puan dimintai keterangan oleh KPK adalah supaya penanganan perkara yang telah merugikan uang negara Rp 2,3 triliun ini bisa terbongkar dengan transparan dan adil.

"Saya kira bukan soal tebang pilih (saja), tetapi supaya penanganan kasus ini konprehensif. Beralasan memanggil semua orang yang memegang otoritas memberi arahan ke anggotanya. Beralasan buat diminta keterangan," tandasnya.

Diketahui, sejak awal pengusutan e-KTP KPK tak pernah sekalipun meminta keterangan dari mantan Ketua Fraksi PDIP, Puan Maharani. Padahal mantan Ketua Fraksi lain, seperti Anas Urbaningrum, Jafar Hapsah dari Demokrat, serta Setya Novanto dari Partai Golkar telah berkali-kali diperiksa lembaga antirasuah itu dalam skandal proyek e-KTP.

Sebelumnya, dalam keterangannya, mantan Ketua Komisi II DPR Chaeruman Harahap mengatakan bahwa apapun di komisi dikoordinasikan kepada Ketua Fraksi. Termasuk e-KTP, kata Chaeruman. Karena itu, kata Chaeruman, setiap perkembangan proyek e-KTP selalu ia dikabarkan ke Ketua Fraksi Golkar saat itu, Setya Novanto. Begitu juga dengan Fraksi Demokrat, sebagaimana dibeberkan Nazarudidn.

"Kami melaporkan perkembangannya (proyek e-KTP) ini bagaimana-bagaimana, sudah sejauh apa. Itu dilaporkan (ke Ketua Fraksi)," kata Chaeruman ketika bersaksi untuk Setya Novanto di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis, (1/2/2018).

Sejumlah elit PDIP sudah pernah diperiksa seperti Ganjar Pranowo, Arif Wibowo, Yasonna H Laoly, dan Olly Dondokambey.

Komentar

x