Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Sabtu, 18 Agustus 2018 | 10:30 WIB

Seberapa Besar Imbas Ke Partai Pasca OTT KPK

Oleh : Ivan Setyadi | Senin, 5 Februari 2018 | 06:28 WIB
Seberapa Besar Imbas Ke Partai Pasca OTT KPK
Pengamat Komunikasi Politik Hendri Satrio - (Foto: Istimewa)

INILAHCOM, Jakarta - Langkah Partai Golkar yang langsung menunjuk Plt (Pelaksana Tugas) Ketua DPD Golkar Jawa Timur dinilai sudah tepat.

Pengamat Komunikasi Politik Hendri Satrio menganggap pergantian posisi stategis partai harus cepat dilakukan. Apalagi dalam kasus ini, semua partai politik di daerah tengah bersiap menyambut Pilkada serentak 2018.

"Jadi kalo ada pelanggaran langsung diproses," kata Hendri saat berbincang dengan INILAHCOM, Minggu (4/2/2018).

Meski begitu, dalam catatan Hendri, Golkar bukanlah satu-satunya partai yang kadernya, khususnya yang jadi kepala daerah, terciduk OTT KPK.

Apakah Hal tersebut bakal berpengaruh pada persiapan politik daerah hingga nasional?

"Akan berpengaruh tapi tidak signifikan, sebab hampir semua parpol pernah kena OTT," ungkapnya.

KPK menetapkan Nyono dan Inna sebagai tersangka suap. Nyono diduga kuat menerima uang suap Rp434 juta dari Inna.

Suap tersebut diduga kuat agar Inna ditetapkan sebagai kepala dinas definitif. Sedangkan uang suap yang diterima Nyono diduga bakal digunakan untuk kepentingan maju kembali pada Pilkada Jombang 2018.

Inna diduga mengumpulkan uang itu dari kutipan jasa pelayanan kesehatan/dana kapitasi dari 34 puskesmas di Jombang. Pembagian uang itu antara lain: 1 persen untuk Paguyuban Puskesmas se-Jombang, 1 persen untuk Inna, dan 5 persen untuk Nyono.

Inna juga membantu membantu penerbitan izin operasional sebuah rumah sakit swasta di Jombang dan meminta pungli izin. Hasil izin pungli kemudian diserahkan kepada Nyono sebesar Rp75 juta.

Inna dikabarkan telah menyerahkan Rp200 juta kepada Nyono hingga Desember 2017. Diduga sekitar Rp50 juta telah digunakan Nyono untuk membayar iklan terkait rencananya maju dalam Pilkada Jombang 2018.

Inna sebagai pemberi suap disangkakan Pasal 5 ayat 1 huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Nyono sebagai penerima suap disangkakan Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Tags

Komentar

x