Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Rabu, 21 Februari 2018 | 20:20 WIB
 

Ketua DPD Golkar Jatim Kena OTT

Saatnya Airlangga Tunjukkan Keseriusan

Oleh : Ivan Setyadi | Senin, 5 Februari 2018 | 05:05 WIB
Saatnya Airlangga Tunjukkan Keseriusan
Pengamat Komunikasi Politik Hendri Satrio - (Foto: Istimewa)

INILAHCOM, Jakarta - Pengamat Komunikasi Politik Hendri Satrio menyarankan agar Golkar cepat bersikap atas penetapan Ketua DPD Golkar Jawa Timur Nyono Suharli Wihandoko.

Nyono yang juga Bupati Jombang itu terciduk tim Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) Sabtu (3/2/2018) malam kemarin.

Hendri menilai, tertangkapnya Nyono bisa jadi berpengaruh pada slogan Golkar dibawah kepemimpinan Airlangga, yakni Golkar Bersih.

"Bukan tercoreng, itu membuat persepsi publik terhadap Golkar akan tetap sama seperti kepengurusan sebelumnya," katanya kepada INILAHCOM, Minggu (4/2/2018).

Sikap Golkar terhadap masalah Nyono, kata Hendri, bisa jadi cerminan keseriusan Golkar dibawah Airlangga untuk merubah citra Golkar yang sempat terpuruk dibawah kepemimpinan Setya Novanto.

"Golkar seharusnya dapat meminta agar urusan hukum ini dipercepat. Sehingga ini jadi bikin citra bahwa menuju Golkar bersih Airlangga serius," ungkapnya.

KPK menetapkan Nyono dan Inna sebagai tersangka suap. Nyono diduga kuat menerima uang suap Rp434 juta dari Inna.

Suap tersebut diduga kuat agar Inna ditetapkan sebagai kepala dinas definitif. Sedangkan uang suap yang diterima Nyono diduga bakal digunakan untuk kepentingan maju kembali pada Pilkada Jombang 2018.

Inna diduga mengumpulkan uang itu dari kutipan jasa pelayanan kesehatan/dana kapitasi dari 34 puskesmas di Jombang. Pembagian uang itu antara lain: 1 persen untuk Paguyuban Puskesmas se-Jombang, 1 persen untuk Inna, dan 5 persen untuk Nyono.

Inna juga membantu membantu penerbitan izin operasional sebuah rumah sakit swasta di Jombang dan meminta pungli izin. Hasil izin pungli kemudian diserahkan kepada Nyono sebesar Rp75 juta.

Inna dikabarkan telah menyerahkan Rp200 juta kepada Nyono hingga Desember 2017. Diduga sekitar Rp50 juta telah digunakan Nyono untuk membayar iklan terkait rencananya maju dalam Pilkada Jombang 2018.

Inna sebagai pemberi suap disangkakan Pasal 5 ayat 1 huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Nyono sebagai penerima suap disangkakan Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Tags

Komentar

 
Embed Widget

x