Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Kamis, 16 Agustus 2018 | 14:05 WIB

Kasus E-KTP

Tak Panggil Puan, KPK Bantah Tebang Pilih

Oleh : Ivan Sethiadi | Sabtu, 3 Februari 2018 | 22:00 WIB
Tak Panggil Puan, KPK Bantah Tebang Pilih
‎Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Laode Muhammad Syarif - (Foto: inilahcom)

INILAHCOM, Jakarta - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Laode Muhammad Syarif menepis tudingan bahwa pihaknya bersikap tebang pilih dalam menangani kasus dugaan korupsi proyek e-KTP.

Hal ini menyusul tak adanya pemanggilan pemeriksaan terhadap Menteri Koordinator Pembangunan dan Kebudayaan Puan Maharani. Padahal, ketika proyek e-KTP tahun anggaran 2011-2012 bergulir, Puan menjabat sebagai Ketua Fraksi PDIP tak ada kaitannya dengan urusan politik.

"Kami memeriksa sesuai perkembangan penyelidikan dan penyidikan perkara korupsi e-KTP, jadi untuk sementara ini, yang kami periksa itu adalah pihak-pihak yang dekat dengan orang yng telah ditetapkan sebagai tersangka," kata Laode kepada awak media, Sabtu, (3/2/2018).

Laode menambahkan, bila belum dimintai keterangan saat ini, kata Laode, bukan berarti dianggap tak penting atau dilindungi dalam kasus ini.

Ia menekankan lembaganya akan terus mengembangkan kasus yang telah merugikan negara Rp 2,3 triliun tersebut dengan memanggil siapa saja yang dianggap relevan untuk pembuktian.

"Jadi tidak ada pilih-pilih. Tebang pilih partai politik, dalam proses penyidikan kasus e-KTP yang dilakukan KPK," ujarnya.

Diketahui, sejak awal pengusutan e-KTP KPK tak pernah sekalipun meminta keterangan dari mantan Ketua Fraksi PDIP, Puan Maharani. Padahal mantan Ketua Fraksi lain, seperti Anas Urbaningrum, Jafar Hapsah dari Demokrat, serta Setya Novanto dari Partai Golkar telah berkali-kali diperiksa lembaga antirasuah itu dalam skandal proyek e-KTP.

Sebelumnya, dalam keterangannya, mantan Ketua Komisi II DPR Chaeruman Harahap mengatakan bahwa apapun di komisi dikoordinasikan kepada Ketua Fraksi. Karena itu, kata Chaeruman, setiap perkembangan proyek e-KTP selalu ia dikabarkan ke Ketua Fraksi Golkar saat itu, Setya Novanto. Begitu juga dengan Fraksi Demokrat, sebagaimana dibeberkan Nazarudidn.

"Kami melaporkan perkembangannya (proyek e-KTP) ini bagaimana-bagaimana, sudah sejauh apa. Itu dilaporkan (ke Ketua Fraksi)," kata Chaeruman ketika bersaksi untuk Setya Novanto di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis, 1 Februari 2018.

Namun anehnya, meskipun empat kader PDIP ketika itu yakni Ganjar Pranowo, Arif Wibowo, Yasonna H Laoly, dan Olly Dondokambey, bahkan PDIP secara partai disebutkan turut diperkaya oleh proyek e-KTP, tapi sekalipun KPK tak pernah meminta klarifikasi kepada Puan.

Diketahui, dalam dakwaan Jaksa KPK terhadap Irman dan Sugiharto, disebutkan ada dugaan Rp 150 miliar mengalir ke Golkar, Rp 150 miliar ke Demokrat, dan Rp 80 miliar ke PDIP dalam proyek e-KTP. Adapun partai-partai lain turut diperkaya senilai Rp 80 miliar, dari proyek tersebut.

Tags

Komentar

x