Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Senin, 20 Agustus 2018 | 01:13 WIB

Polri-TNI Sepakati Aturan Pengamanan Demo

Oleh : Muhammad Yusuf Agam | Jumat, 2 Februari 2018 | 16:02 WIB
Polri-TNI Sepakati Aturan Pengamanan Demo
Kadiv Humas Polri Irjen Setyo Wasisto - (Foto: inilahcom)

INILAHCOM, Jakarta - Polri dan TNI bekerja sama dalam pengamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas). Bentuk kerja sama ini salah satunya adalah TNI diperbantukan untuk mengamankan demo yang biasa menjadi tugas Polri.

Bentuk kerja sama ini tertuang dalam Nota kesepahaman (Mou) bernomor Kerma/2/I/2018 diteken oleh Kapolri Jenderal Tito Karnavian dan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto. MoU dilakukan pada 23 Januari 2018 saat Rapim (Rapat Pimpinan) TNI-Polri.

"Di Rapim TNI-Polri kan kemarin kita sudah menandatangani MoU. Saya kira kami sudah dijelaskan bagaimana porsi-porsinya. Porsi polisi di mana, TNI di mana," jelas Kadiv Humas Polri Irjen Setyo Wasisto di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Jumat (2/2/2018).

"Seperti kalau ada unjuk rasa, kemudian Polri ada di depan. TNI menjaga objek vital," sambung dia.

Setyo menerangkan MoU ini dibuat untuk menegaskan kembali kinerja antar instansi pemerintah dalam hal ini TNI-Polri. Dia mencontohkan saat ada demo yang berpotensi panas, Polri bertugas untuk bersentuhan dengan massa, sedangkan TNI diperbantukan untuk mengamankan objek vital sekitar unjuk rasa.

"Saat terjadi eskalasi, tetap kita akan berbagi tugas yang intinya TNI punya tugas mengamankan objek vital yang ada di sekitar lokasi unjuk rasa. Polri yang tangani unras (unjuk rasa) sampai eskalasi. Kalau pun sampai chaos itu di-backup TNI," terang Setyo.

"Kita antisipasi saja supaya ke depan sudah jelas, siapa berbuat apa, siapa bekerja sama dengan siapa, dan siapa bertanggung jawab dengan siapa itu harus jelas," imbuh Setyo.

Mengenai biaya operasional perbantuan dari TNI, seluruhnya akan ditanggung oleh Polri dan sumber lain yang sesuai dengan Undang-undang.

Berikut ruang lingkup Perbantuan TNI kepada Polri dalam Kamtibmas:

Menghadapi unjuk rasa maupun mogok kerja
b. menghadapi kerusuhan massa
c. menangani konflik sosial
d. mengamankan kegiatan masyarakat dan/atau pemerintah di dalam negeri yang bersifat lokal, nasional, maupun internasional yang mempunyai kerawanan, dan
e. situasi yang memerlukan bantuan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

Untuk biaya terhadap operasional bantuan dari TNI akan ditanggung oleh Polri dan atau sumber lain yang sah sesuai peraturan perundang-undangan. [ton]

Tags

Komentar

x