Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Rabu, 24 Oktober 2018 | 13:27 WIB

Chairuman Bantah Minta Jatah Dari Proyek e-KTP

Oleh : Ivan Sethyadi | Kamis, 1 Februari 2018 | 12:43 WIB

Berita Terkait

Chairuman Bantah Minta Jatah Dari Proyek e-KTP
Ketua Komisi II DPR RI periode 2009-2014 Chairuman Harahap - (Foto: Istimewa)

INILAHCOM, Jakarta - Ketua Komisi II DPR RI periode 2009-2014 Chairuman Harahap dicecar soal jatah lima persen untuk legislator di DPR terkait proyek e-KTP.

Politikus Golkar itu dicecar majelis hakim saat menjadi saksi untuk terdakwa e-KTP Setya Novanto di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Kamis (1/2/2018).

"Jadi lima persen untuk dewan, lima persen untuk kemendagri, bagaimana?" tanya Hakim Yanto kepada Chairuman.

"Tidak ada. Bagaimana yang mulia, apakah dia (Andi Agustinus) yang memberikan fee-nya?" Chairuman bertanya balik.

Kemudian Hakim Yanto menjelaskan bahwa jatah 10 persen merupakan kesepakatan fee dalam proyek senilai Rp 5,9 triliun.

"Apakah saudara tahu?" tanya Hakim Yanto. Chairuman kemudian mengaku tidak tahu adanya kesepakatan tersebut.

Kemudian Hakim Yanto membacakan keterangan mantan Dirjen Dukcapil Kemendagri yang juga terdakwa e-KTP. Dalam keterangan itu, Irman menceritakan rapat dengar pendapat antara Kemendagri dan Komisi II DPR.

Pada saat itu, Irman mengaku dirinya disapa oleh Chairuman.

"Pak Irman bagaimana? Ini kawan-kawan (DPR) mau reses, lalu Irman jawab, pak soal uang hubungi Andi, kemudian Chairuman bilang, o gitu yah? Di hari berikutnya, Irman juga sempet dihubungi Miryam atau yang biasa disapa Yani, Miryam bertanya soal reses, Irman bilang, hubungi saja Chairuman harahap. Pada saat itu di samping Irman ada Sugiharto?" kata Hakim Yanto membacakan keterangan Irman.

Mendengar keterangan tersebut, Chairuman membantah, dia menyebuy tak ada reses di Bulan Mei dan Juni seperti dalam keterangan Irman. Dalam dakwaan e-KTP.

Chairuman mengingatkan, anggaran e-KTP tidak dibahas secara khusus di dewan. Anggaran tersebut jadi satu dalam skema anggaran kementeriab dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri.

Chairuman Harahap disebut menerima sejumlah USD 584 ribu dan Rp 26 miliar dari proyek e-KTP. [rok]

Komentar

Embed Widget
x