Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Minggu, 19 Agustus 2018 | 23:12 WIB

Pilgub Sumut, Harta Djarot Tercatat Rp6,2 Miliar

Oleh : Happy Karundeng | Kamis, 11 Januari 2018 | 04:05 WIB
Pilgub Sumut, Harta Djarot Tercatat Rp6,2 Miliar
Calon Gubernur Sumatera Utara (Sumut) jagoan PDIP, Djarot Saiful Hidayat - (Foto: inilahcom)

INILAHCOM, Jakarta - Calon Gubernur Sumatera Utara (Sumut) jagoan PDIP, Djarot Saiful Hidayat tercatat memiliki harta kekayaan sebanyak Rp 6.295.603.364.

Jumlah tersebut diketahui dari Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang dimasukkan Djarot ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 6 Oktober 2016.

Dalam LHKPN tersebut, tercatat total harta mantan Gubernur DKI Jakarta itu terbagi antara lain harta tidak bergerak berupa tanah dan bangunan. Djarot mempunyai tanah dan bangunan di Blitar, tanah di Depok, dan tanah di Blitar. Aset harta tidak bergerak itu bernilai Rp 1.805.499.000.

Djarot juga tercatat memiliki tiga buah mobil. Ketiga mobil itu yakni Toyota Crown senilai Rp 35 juta, Honda Accord seharga Rp 140 juta, dan Toyota Fortuner seharga Rp 250 juta.

Dia juga mempunyai logam mulia yang nilainya Rp 36.139.000. Terakhir, Djarot tercatat memiliki satu aset giro dan setara kas lainnya yang berasal dari hasil sendiri, nilainya sebesar Rp 4.028.965.364.

Sementara nama pendamping Djarot, Sihar Sitorus belum tercatat dalam dua sumber informasi calon yang telah menyerahkan LHKPN. Baik di situs resmi KPK maupun di aplikasi ACCH.

Diketahui sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta calon kepala daerah yang berlaga dalam pemilihan kepala daerah 2018 segera memasukkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). KPK membuka 20 posko sebagai tempat melaporkan LHKPN untuk keperluan pilkada 2018.

Ia menyatakan setidaknya ada lebih dari 360 calon kepala daerah yang sudah melaporkan LHKPN. Ia berharap calon kepala daerah menyampaikan informasi secara benar.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme juncto Pasal 71 ayat (2) UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi disebutkan para pejabat negara harus bersedia diperiksa kekayaannya sebelum, selama dan sesudah menjabat; melaporkan harta kekayaannya pada saat pertama kali menjabat, mutasi, promosi dan pensiun. Ikhtisar dari harta kekayaan pejabat yang telah menyampaikan LHKPN dapat diakses oleh publik melalui situs yang dikelola oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Surat tanda terima penyerahan LHKPN pun menjadi salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh calon yang akan mendaftar di pilkada 2018. Syarat lainnya antara lain surat keterangan tidak pernah menjadi terpidana, surat keterangan sedang tidak menjalani pidana di dalam penjara, surat keterangan sudah selesai menjalani masa pidana, surat keterangan sedang tidak dicabut hak pilihnya, surat keterangan tidak pernah melakukan perbuatan tercela dari kepolisian, surat keterangan tidak sedang dalam kondisi jatuh pailit (bangkrut), dokumen wajib pajak, surat keterangan berhenti sebagai pejabat negara, fotokopi e-KTP, fotokopi ijazah yang sudah dilegalisasi, daftar nama tim kampanye tingkat provinsi/kabupaten/kota atau kecamatan dan pasfoto terbaru. [hpy]


Komentar

x