Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Rabu, 15 Agustus 2018 | 22:40 WIB

Catatan Terakhir Harta Khofifah Capai Rp36 Miliar

Oleh : Happy Karundeng | Rabu, 10 Januari 2018 | 07:02 WIB
Catatan Terakhir Harta Khofifah Capai Rp36 Miliar
Calon Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa - (Foto: inilahcom)

INILAHCOM, Jakarta - Calon Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa tercatat terakhir kali memasukkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 13 November 2014.

Lewat aplikasi Anti-Coruption Clearing House (ACCH) milik KPK, diketahui Khofifah terakhir memasukkan LHKPN saat beru menjabat sebagai Menteri Sosial. Dalam laporan itu tertulis harta Khofifah mencapai Rp36.383.559.362.

Total ini terbagi dalam harta tidak bergerak Rp34.482.667.000, alat transportasi 260.000.000, harta bergerak lainnya 570.000.000, Surat berharga Rp175.096.627, Giro Setara KAS Rp895.815.735.

Sementara data LHKPN Emil Dardak yang dipasangkan dengan Khofifah di Pilgub Jatim belum bisa ditemukan di ACCH. Meski demikian, bukan berarti pasti Emil belum pernah memasukkan LHKPN.

Staff LHKPN KPK, Airin, menyatakan bisa saja data yang ada di dalam aplikasi itu memang belum sempat diperbaharui. Menurutnya bisa saja kedua tokoh ini sudah memasukkan LHKPN.

"Belum tentu pak. Karena di tahun-tahun kemarin kami ada backlog penyelesaian data yang harus diupload ke acch, jadi masih ada kemungkinan beliau sudah lapor tapi karena masuk dalam yang terlambat kami upload ke acch.

Sampai sekarang pun kami masih memproses migrasi data dari yg lama (manual) ke yang baru (e-lhkpn/online) sekalian memberlakukan aturan baru bahwa semua harus lapor dengan e-lhkpn/online," katanya kepada INILAHCOM, Selasa (9/1/2018).

Diketahui sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta calon kepala daerah yang berlaga dalam pemilihan kepala daerah 2018 segera memasukkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). KPK membuka 20 posko sebagai tempat melaporkan LHKPN untuk keperluan pilkada 2018.

Ia menyatakan setidaknya ada lebih dari 360 calon kepala daerah yang sudah melaporkan LHKPN. Ia berharap calon kepala daerah menyampaikan informasi secara benar.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme juncto Pasal 71 ayat (2) UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi disebutkan para pejabat negara harus bersedia diperiksa kekayaannya sebelum, selama dan sesudah menjabat; melaporkan harta kekayaannya pada saat pertama kali menjabat, mutasi, promosi dan pensiun. Ikhtisar dari harta kekayaan pejabat yang telah menyampaikan LHKPN dapat diakses oleh publik melalui situs yang dikelola oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Surat tanda terima penyerahan LHKPN pun menjadi salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh calon yang akan mendaftar di pilkada 2018. Syarat lainnya antara lain surat keterangan tidak pernah menjadi terpidana, surat keterangan sedang tidak menjalani pidana di dalam penjara, surat keterangan sudah selesai menjalani masa pidana, surat keterangan sedang tidak dicabut hak pilihnya, surat keterangan tidak pernah melakukan perbuatan tercela dari kepolisian, surat keterangan tidak sedang dalam kondisi jatuh pailit (bangkrut), dokumen wajib pajak, surat keterangan berhenti sebagai pejabat negara, fotokopi e-KTP, fotokopi ijazah yang sudah dilegalisasi, daftar nama tim kampanye tingkat provinsi/kabupaten/kota atau kecamatan dan pasfoto terbaru. [hpy]

Komentar

x