Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Senin, 23 April 2018 | 03:12 WIB
 

Cagub-Cawagub Ini Belum Pernah Lapor LHKPN?

Oleh : Happy Karundeng | Rabu, 10 Januari 2018 | 05:04 WIB
Cagub-Cawagub Ini Belum Pernah Lapor LHKPN?
Tubagus Hasanuddin dan Anton Charliyan - (Foto: Istimewa)

INILAHCOM, Jakarta - Perhelatan pesta demokrasi Pemilihan Gubernur 2018 semakin dekat. Persiapan terus dikebut sejumlah koalisi Partai Politik. Dalam momen seperti ini Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) jadi syarat bagi setiap calon yang ingin bertarung.

Meski demikian, hingga kini ada sejumlah calon gubernur yang disebut-sebut belum pernah memasukkan LHKPN ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Salah satunya pasangan calon gubernbur dan wakil gubernur Jawa Barat Tubagus Hasanuddin dan Anton Charliyan. Selain itu ada juga nama Emil Dardak pasangan Khofifah Indar Parawansa di Pilgub Jatim.

Penelusuran INILAHCOM lewat aplikasi Anti-Coruption Clearing House (ACCH) milik KPK memang tidak menemukan data laporan dari tokoh-tokoh ini.

Meski demikian, staff LHKPN KPK, Airin, menyatakan bisa saja data yang ada di dalam aplikasi itu memang belum sempat diperbaharui. Menurutnya bisa saja kedua tokoh ini sudah memasukkan LHKPN.

"Belum tentu pak. Karena di tahun-tahun kemarin kami ada backlog penyelesaian data yang harus diupload ke acch, jadi masih ada kemungkinan beliau sudah lapor tapi karena masuk dalam yang terlambat kami upload ke acch.

Sampai sekarang pun kami masih memproses migrasi data dari yg lama (manual) ke yang baru (e-lhkpn/online) sekalian memberlakukan aturan baru bahwa semua harus lapor dengan e-lhkpn/online," katanya kepada INILAHCOM, Selasa (9/1/2018).

Ia pun menyarankan, jika memang publik ingin mengetahui apakah nama tertentu belum memasukkan LHKPN untuk menghubungi KPK jika memamng data yang dicari belum ada di dalam aplikasi ACCH.

"Untuk saat ini sebaiknya, selain cek di acch, juga memastikan ulang dengan bertanya ke kami. Nanti akan kami cek ke database apakah beliau benar belum lapor atau kami yang terlambat upload ke acch," imbaunya.

Diketahui sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta calon kepala daerah yang berlaga dalam pemilihan kepala daerah 2018 segera memasukkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). KPK membuka 20 posko sebagai tempat melaporkan LHKPN untuk keperluan pilkada 2018.

Ia menyatakan setidaknya ada lebih dari 360 calon kepala daerah yang sudah melaporkan LHKPN. Ia berharap calon kepala daerah menyampaikan informasi secara benar.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme juncto Pasal 71 ayat (2) UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi disebutkan para pejabat negara harus bersedia diperiksa kekayaannya sebelum, selama dan sesudah menjabat; melaporkan harta kekayaannya pada saat pertama kali menjabat, mutasi, promosi dan pensiun. Ikhtisar dari harta kekayaan pejabat yang telah menyampaikan LHKPN dapat diakses oleh publik melalui situs yang dikelola oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Surat tanda terima penyerahan LHKPN pun menjadi salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh calon yang akan mendaftar di pilkada 2018. Syarat lainnya antara lain surat keterangan tidak pernah menjadi terpidana, surat keterangan sedang tidak menjalani pidana di dalam penjara, surat keterangan sudah selesai menjalani masa pidana, surat keterangan sedang tidak dicabut hak pilihnya, surat keterangan tidak pernah melakukan perbuatan tercela dari kepolisian, surat keterangan tidak sedang dalam kondisi jatuh pailit (bangkrut), dokumen wajib pajak, surat keterangan berhenti sebagai pejabat negara, fotokopi e-KTP, fotokopi ijazah yang sudah dilegalisasi, daftar nama tim kampanye tingkat provinsi/kabupaten/kota atau kecamatan dan pasfoto terbaru. [hpy]

Komentar

 
Embed Widget

x