Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Selasa, 16 Oktober 2018 | 03:34 WIB

Eks Pejabat Bakamla Didakwa Terima Uang SGD104.500

Oleh : Ivan Setyadhi | Rabu, 3 Januari 2018 | 14:01 WIB

Berita Terkait

Eks Pejabat Bakamla Didakwa Terima Uang SGD104.500
Mantan Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi Badan Keamanan Laut (Bakamla) Nofel Hasan - (Foto: Istimewa)

INILAHCOM, Jakarta - Mantan Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi Badan Keamanan Laut (Bakamla) Nofel Hasan didakwa menerima uang sebesar SGD104.500.

Uang tersebut diterima Nofel dari Fahmi Darmawansyah selaku Direktur Utama PT Merial Esa terkait proyek monitoring satellite dan drone.

"Didakwa melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, menerima hadiah berupa uang sebesar SGD104.500," kata Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kiki Ahmad Yani di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu, (3/1/2018) siang.

Uang itu diberikan terkait jabatannya di Bakamla saat itu yang tengah menyusun dan mengajukan anggaran drone dan monitoring satelitte di Bakamla yang telah disahkan dalam APBN tahun anggaran 2016 dan membuka blocking anggaran atau tanda bintang pada anggaran pengadaan drone.

Pengadaan monitoring satelitte itu diketahui dimenangkan melalui perusahaan milik Fahmi Darmawansyah. Nofel lanjut jaksa, bertanggung jawab mengkoordinasikan perencanaan anggaran di Bakamla. Ia juga bertanggung jawab kepada Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Utama Bakamla, Eko Susilo Hadi.

Selain itu, Nofel juga didakwa bersama-sama dengan Ali Fahmi alias Fahmi Habsyi selaku narasumber/Staf Khusus Bidang Perencanaan dan Anggaran Kepala Bakamla Arie Soedewo membuat dan mengusulkan anggaran drone yang telah disahkan pada APBN2016 untuk pengadaan monitoring satelitte sebesar Rp402.710.273.350.

"Terdakwa bekerja sama dengan Ali Fahmi atau Hardy Stefanus melakukan pengurusan ke Direktorat Jendral Anggaran Kementerian Keuangan untuk membuka tanda bintang pada anggaran drone," tutur jaksa.

Atas perbuatannya, Nofel didakwa melanggar Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU nomor 20 tahun 2011 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. [ton]

Komentar

Embed Widget
x