Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Selasa, 16 Oktober 2018 | 03:37 WIB

Suap Bakamla, KPK Cegah Anggota DPR Fraksi Golkar

Oleh : Ivan Setyadi | Kamis, 28 Desember 2017 | 16:11 WIB

Berita Terkait

Suap Bakamla, KPK Cegah Anggota DPR Fraksi Golkar
Juru Bicara KPK Febri Diansyah - (Foto: inilahcom)

INILAHCOM, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melayangkan surat perintah cegah terkait kasus suap proyek pengadaan alat satelit monitoring (satmon) pada Badan Keamanan Laut (Bakamla).

Dalam hal ini, lembaga antirasuah melalui Ditjen Imigrasi Kemenkumham telah mencegah seorang anggota DPR RI untuk berpergian ke luar negeri. Anggota DRI RI yang dicegah tersebut yakni, Fayakhun Andriadi.

"Dalam proses penuntutan terhadap Nofel Hasan, dilakukan pencegahan ke luar negeri terhadap Fayakhun selama enam bulan ke depan terhitung sejak 13 Desember 2017," kata Juru Bicara KPKFebri Diansyahlewat pesan singkatnya, Kamis (28/12/2017).

Febri menambahkan, pencegahan terhadap Fayakhun terkait dengan proses penuntutan terdakwa mantan Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi Bakamla, Nofel Hasan.

Dalam kasus dugaan suap proyek pengadaan alat satmon ini, KPK sudah menjerat lima orang sebagai tersangka. Sedangkan dari Puspom TNI, telah menetapkan satu orang tersangka yang merupakan anggotanya.

Lima tersangka tersebut yakni, mantan Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi Bakamla, Nofel Hasan, Direktur PT Melati Technofo Indonesia Fahmi Darmawansyah, mantan Deputi Bidang Informasi Hukum dan Kerja Sama Bakamla Eko Susilo Hadi. Dua orang lagi adalah anak buah Fahmi yakni Muhammad Adami Okta dan Hardy Stefanus.

Dalam persidangan sendiri, Fahmi Darmawansyah telah dinyatakan bersalah sebagai pihak pemberi suap. Hakim memvonis Fahmi dengan pidana 2 tahun 8 bulan penjara dan denda sebesar Rp150 juta subsider 3 bulan kurungan.

Sementara itu, dua anak buah Fahmi yakni, Adami Okta dan Hardy divonis 1,5 tahun penjara. Kemudian, Eko Susilo Hadi divonis 4,3 tahun penjara dan denda Rp200 juta. Untuk Nofel Hasan saat ini sedang menjalani proses penuntutan di Pengadilan Tipikor.[jat]

Komentar

Embed Widget
x