Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Minggu, 25 Februari 2018 | 08:42 WIB
 

Gratifikasi Bupati Nganjuk

KPK Sita Mobil Mewah Hingga Cegah Kepala Desa

Oleh : Ivan Setyadi | Jumat, 15 Desember 2017 | 20:03 WIB
KPK Sita Mobil Mewah Hingga Cegah Kepala Desa
(Foto: Inilahcom)

INILAHCOM, Jakarta - Selain kembali menetapkan status tersangka, Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga menyita dua unit mobil milik Bupati Nganjuk, Taufiqurrahman.

Taufiqurrahman ditetapkan kembali sebagai tersangka kasus dugaan penerimaan gratifikasi saat menjabat sebagai Bupati Nganjuk.

"Aset-aset yang telah disita Jeep Wrangler Sahara Artic 4D tahun 2012 dan satu unit mobil Smart Fortwo warna abu-abu tua," kata Juru Bicara KPK, Febri Diansyah, Jumat (15/12/2017).

Selain itu, sejumlah pejabat juga langsung dicegah bepergian keluar negeri terkait kasus ini.

Mereka adalah Ita Triwibawati, istri Taufiqurrahman yang juga Sekda Kebupaten Jombang dan empat orang lainnya bepergian ke luar negeri selama enam bulan sejak 27 Oktober 2017 hingga 27 April 2018.

Pencegahan ini dilakukan agar kelima saksi itu tidak sedang berada di luar negeri jika penyidik sewaktu-waktu membutuhkan keterangan mereka.

"Empat saksi lainnya itu, yakni Nurrosyid Hussein Hidayat, Bagian Protokoler Setda Nganjuk yang ditugaskan sebagai ajudan Bupati Nganjuk; Achmad Afif dari pihak swasta; Syaiful Anam Kade Sidoarjo dan Sekar Fatmadani PNS Pemkab Nganjuk," papar Febri.

Diketahui, KPK menetapkan Taufiqurrahman sebagai tersangka kasus dugaan penerimaan gratifikasi. Taufiqurrahman diduga menerima setidaknya Rp2miliar dari dua rekanan kontraktor, masing-masing Rp1 miliar. Gratifikasi ini berkaitan dengan proyek infrastruktur di Kabupaten Nganjuk tahun 2015.

Tak hanya itu, Taufiqurrahman juga diduga menerima gratifikasi lainnya terkait mutasi, promosi jabatan di lingkungan Pemkab Nganjuk sebelumnya dan fee-fee proyek di Nganjuk tahun 2016-2017.

Atas tindak pidana yang diduga dilakukannya, Taufiqurrahman disangkakan melanggar Pasal12B UU nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU nomor 20 tahun 2001.[jat]

Komentar

 
Embed Widget

x