Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Sabtu, 26 Mei 2018 | 13:24 WIB
 

Cegah OTT, KY Rangkul Pimpinan Pengadilan

Oleh : Agus Irawan | Jumat, 3 November 2017 | 23:18 WIB
Cegah OTT, KY Rangkul Pimpinan Pengadilan
Juru Bicara Komisi Yudisial (KY) Farid Wajdi - (Foto: istimewa)

INILAHCOM, Jakarta - Beberapa kasus operasi tangkap tangan (OTT) yang digerakkan KPK terhadap hakim menjadi tamparan bagi dunia peradilan.

Juru Bicara Komisi Yudisial (KY) Farid Wajdi mengatakan sejak Maret 2012 ada 28 orang di lingkungan Mahkamah Agung (MA) dan peradilan di bawahnya terjerat OTT KPK.

"Dari jumlah itu, sebanyak 17 orang adalah hakim. Bahkan, dari 48 majelis kehormatan hakim (MKH) yang digelar KY dan MA, ada 22 kasus karena isu suap dan gratifikasi," kata Farid dalam keterangan tertulis, Jumat (3/11/2017).

Sebagai langkah pencegahan, KY bersinergi dengan pimpinan pengadilan untuk berkomitmen bersama dalam memegang teguh Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH).

"KY mengajak pimpinan pengadilan (KPN, KPA, KP TUN dan Kadilmil) untuk senantiasa mengingatkan para hakim di bawahnya untuk menjauhkan diri dari potensi pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH)," jelasnya.

Karena itu, KY paham bahwa telah pimpinan pengadilan telah melakukan pembinaan. Pembinaan dimaksudkan agar hakim tersebut paham dan sadar bahwa sebagai hakim terikat kode etik yang dalam rangka untuk menjaga kehormatan dan keluhuran martabat hakim.

Kata dia, pembinaan juga perlu diimbangi dengan menampilkan kemuliaan profesi bahwa pimpinan pengadilan harus jadi role model atau teladan bawahannya.

Menurutnya, untuk menumbuhkan integritas, maka pimpinannya harus memberi teladan yang baik," Hindarilah perbuatan yang dapat menyebabkan pelanggaran kode etik. Sebagai hakim sudah semestinya kewibawaan dan keluhuran martabat harus dijaga," tegasnya.

Ia menuturkan bahwa korupsi adalah kejahatan terhadap kemanusiaan. Bahkan, korupsi telah menjadi salah satu kecurangan terbesar dalam kehidupan bangsa. Oleh karena itu, KY mengajak untuk sama-sama menjauhi korupsi.

"Dengan menjadikan pengadilan bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), dengan sendirinya akan mengembalikan kepercayaan publik sehingga peradilan bersih dan agung akan terwujud," ujarnya.

Sekadar informasi, diskusi KY dengan pimpinan pengadilan telah dilakukan sebanyak dua kali, yaitu di PTA Banjarmasin untuk wilayah pengadilan se-Kalimantan Selatan dan PT Medan untuk wilayah pengadilan se-Sumatera Utara. [ton]

Tags

Komentar

 
Embed Widget

x