Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Senin, 23 April 2018 | 02:55 WIB
 

KPK dan KAI Sepakat Awasi LRT dan MRT

Oleh : Ivan Setyadi | Jumat, 3 November 2017 | 18:35 WIB
KPK dan KAI Sepakat Awasi LRT dan MRT
Wakil Ketua KPK, Saut Situmorang - (Foto: inilahcom)

INILAHCOM, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan akan mengawasi proyek light rail transit (LRT) Jabodetabek dan juga Mass Rapid Transit (MRT).

Dua megaproyek ini menjadi salah satu materi yang dibahas Pimpinan KPK saat bertemu dengan Dirut PT Kereta Api Indonesia (KAI), Edi Sukmoro dan jajarannya di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (3/11/2017).

"Tadi kita juga membahas bagaiman yang sekarang sedang dibangun. Dibahas juga MRT, LRT kita bahas juga. Itu kan angkanya cukup besar. Anda bisa bayangkan (proyek LRT) Rp27,5 (triliun). e-KTP saja baru Rp5 triliun kan. Anda bayangkan ini kalau nggak kita jaga," kata Wakil Ketua KPK, Saut Situmorang.

Saut menyatakan, pengawasan yang dilakukan KPK tidak harus berujung pada penindakan dan proses hukum. KPK akan turut membangun sistem pencegahan agar proyek-proyek tersebut tidak diselewengkan. Apalagi, Saut menilai, kereta api merupakan instrumen penting untuk membangun peradaban bangsa.

"Kereta api ini kan membangun peradaban. Bayangkan nggak sekarang kereta api itu begitu bagus sekarang. Orang-orang antre, ramah, sopan. Struktur itu akan kita amati terus supaya nanti kulturnya orang Indonesia jadi lebih baik," katanya.

Selain soal proyek MRT dan LRT, dalam pertemuan ini, kedua instansi membahas mengenai aset-aset PT KAI yang merupakan milik negara yang saat ini dikuasai pihak lain. Saut menyatakan, pihaknya akan turut membantu PT KAI mencari solusi terkait aset-aset yang tumpang tindih tersebut.

Dirut KAI Edi Sukmoro memaparkan saat ini PT KAI melayani lebih dari 1 juta penumpang setiap harinya. Jumlah ini meningkat signifikan dibanding dua tahun lalu yang hanya sekitar 500 ribu penumpang per hari. Dengan meningkatnya jumlah penumpang, PT KAI harus meningkatkan fasilitas-fasilitas yang dimiliki agar pelayanan kepada penumpang tetap prima.

"Ini kan dibutuhkan pembicaraan dengan KPK dengan asistensi atau didampingi KPK terus mengembalikan aset-aset negara," katanya.

Tak hanya aset di Jakarta, Edi mengatakan, terdapat sejumlah aset milik PT KAI di luar Jakarta bahkan di luar Pulau Jawa seperti Semarang, Madiun, Medan dan Lampung yang saat ini dikuasai pihak lain.

"Sehingga harapan kami jika aset-aset ini bisa kita tata kembali maka angkutan masal yang berbasis rel kereta api yang dikehendaki pemerintah ini bisa berjalan dengan lancar," tandasnya.[jat]

Tags

Komentar

 
Embed Widget

x